Komisi III dorong pemerataan investasi di seluruh daerah

BANDUNG — pemerataan investasi di Jawa Barat kembali didorong Komisi III DPRD Jawa Barat karena realisasi investasi 2025 sudah hampir menyentuh Rp300 triliun, namun manfaatnya dinilai belum boleh berhenti di satu titik wilayah saja. Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjaga sebaran investasi agar pertumbuhan ekonomi ikut terasa di lebih banyak daerah.

Jajang menyampaikan pandangan itu di Bandung, Minggu, dengan menekankan bahwa capaian investasi yang tinggi harus diiringi kemudahan dan kepastian iklim usaha. “Oleh karena itu, supaya tidak turun berarti nilai investasinya harus ditingkatkan kemudahan kepastian iklim investasi,” kata Jajang.

Angka hampir Rp300 triliun bukan perkara kecil. Di banyak daerah, capaian seperti ini biasanya ikut menggerakkan lapangan kerja, permintaan bahan baku, sampai aktivitas transportasi dan perdagangan. Tapi kalau arus modal menumpuk di satu kawasan saja, efek ikutannya pun berat sebelah. Di situlah dorongan pemerataan investasi jadi relevan.

Realisasi investasi Jabar melampaui target

Jajang mengatakan realisasi investasi di Jawa Barat pada 2025 telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah. Nilainya disebut hampir mencapai Rp300 triliun. Capaian itu, menurut dia, ikut membuat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan 2024.

“Terkait investasi, ini melampaui daripada target. Ini juga membuat pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi dari tahun 2024,” ujarnya.

Bagi pembaca, capaian ini penting karena Jawa Barat selama ini menjadi salah satu pusat kegiatan industri nasional. Ketika investasi masuk, efeknya tidak berhenti di ruang rapat atau papan proyek. Ada orang yang direkrut, ada barang yang bergerak, ada kawasan yang hidup. Jadi, pertanyaannya bukan cuma seberapa besar uang yang masuk, tetapi ke mana uang itu mengalir.

Komisi III DPRD Jawa Barat melihat momentum tersebut harus dijaga. Soalnya, investasi yang besar bisa cepat melambat bila pemerintah daerah tidak menjaga kepastian aturan, kecepatan layanan perizinan, dan dukungan infrastruktur dasar.

Perizinan, hukum, dan infrastruktur jadi penentu

Menurut Jajang, pemerintah daerah masih perlu memperkuat kemudahan perizinan, kepastian hukum, iklim investasi, pembangunan infrastruktur, serta kualitas tenaga kerja. Lima hal ini, kata dia, menjadi kunci agar investasi terus tumbuh dan sebarannya tidak menumpuk di wilayah-wilayah tertentu saja.