BANDUNG — pemerataan investasi di Jawa Barat didorong agar tak menumpuk di satu wilayah, saat realisasi investasi provinsi ini pada 2025 dilaporkan sudah hampir menyentuh Rp300 triliun. Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, menyebut capaian itu penting dijaga, tetapi manfaatnya harus menyebar ke lebih banyak daerah.
Jajang menyampaikan dorongan itu di Bandung, Minggu. Ia menilai capaian investasi yang melampaui target tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah, karena pekerjaan berikutnya justru memastikan modal yang masuk menghasilkan pemerataan pembangunan, bukan sekadar angka besar di laporan tahunan.
Pemerataan investasi Jabar jadi fokus DPRD
Menurut Jajang, kunci agar arus modal tetap tumbuh ada pada kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan iklim usaha yang stabil. Tiga hal itu, kata dia, menentukan apakah investor bertahan atau justru mengalihkan modal ke daerah lain yang dinilai lebih siap.
“Oleh karena itu, supaya tidak turun berarti nilai investasinya harus ditingkatkan kemudahan kepastian iklim investasi,” ujar Jajang.
Ia juga menekankan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Dua faktor ini sering jadi penentu lokasi investasi, terutama untuk industri yang butuh rantai pasok lancar dan buruh terampil. Jika akses jalan, logistik, dan sumber daya manusia tertinggal, investor cenderung berkumpul di wilayah yang sudah lebih matang.
“Lalu infrastruktur dan tenaga kerjanya juga harus ditingkatkan kembali,” kata dia.
Realisasi hampir Rp300 triliun, target terlampaui
Jajang menyebut realisasi investasi Jawa Barat pada 2025 sudah melampaui target pemerintah daerah, dengan nilai hampir Rp300 triliun. Angka itu, menurut dia, ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan 2024.
“Terkait investasi, ini melampaui daripada target. Ini juga membuat pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi dari tahun 2024,” ujarnya.
Bagi dunia usaha, capaian itu memberi sinyal bahwa Jawa Barat masih menarik. Bagi masyarakat, efeknya diharapkan terasa melalui pembukaan lapangan kerja, aktivitas industri yang lebih hidup, dan peningkatan permintaan pada sektor pendukung seperti perdagangan, transportasi, serta jasa logistik.
Namun, Jajang mengingatkan agar pertumbuhan tidak berhenti pada wilayah-wilayah yang sejak lama sudah menjadi magnet investasi. Jika arus modal terlalu terkonsentrasi, kesenjangan antarwilayah bisa tetap lebar. Daerah yang tertinggal hanya menjadi penonton saat manfaat ekonomi bergerak ke pusat-pusat industri tertentu.
Manufaktur masih jadi penopang utama
Dalam penjelasannya, Jajang menyebut industri pengolahan masih menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Barat. Sektor manufaktur seperti otomotif, elektronik, dan tekstil masih menyumbang besar bagi perputaran ekonomi daerah.
Di luar itu, sektor infrastruktur dan transportasi, perdagangan besar, konstruksi, hingga pertanian juga memberi kontribusi yang berarti. Kombinasi sektor-sektor ini membuat Jawa Barat tetap tangguh sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar di Indonesia.
Meski begitu, komposisi pertumbuhan yang sehat belum cukup jika distribusinya timpang. Investasi yang hanya menguat di pusat-pusat tertentu bisa membuat daerah lain tertinggal dalam akses pekerjaan, pertumbuhan usaha kecil, dan pembangunan fasilitas publik.
Karena itu, DPRD Jabar mendorong pemerintah provinsi memperluas sebaran investasi ke lebih banyak kawasan. Tujuannya jelas: pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada satu titik, tetapi mendorong aktivitas ekonomi di kabupaten dan kota yang selama ini belum kebagian porsi besar.
Rebana dan wilayah lain ikut disorot
Dalam pemberitaan terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat M. Romli juga mendorong pemerataan investasi ke kawasan Rebana yang meliputi Kabupaten dan Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang. Ia menilai kawasan itu bisa menjadi kantong pertumbuhan baru untuk mengurangi kesenjangan dengan Jabodetabek.
Romli menyebut kawasan Rebana pada 2025 telah mencatat investasi sekitar Rp36,68 triliun. Sementara hingga triwulan I 2026 atau sampai April, nilai investasi yang masuk tercatat Rp6,5 triliun, setara 8,43 persen dari total investasi di Jawa Barat.
Ia menilai angka itu menunjukkan wilayah Rebana mulai dilirik investor, terutama karena dukungan infrastruktur dan potensi kawasan industri. DPRD Jabar, kata Romli, juga mendorong pengembangan industri hijau di Majalengka yang ditopang keberadaan Bandara Internasional Kertajati.
“Kami sedang mendorong wilayah lain, seperti Majalengka yang masuk kawasan Rebana, untuk menjadi kawasan industri hijau dan pemerataan pertumbuhan industri di wilayah lain di Jawa Barat,” kata Romli.
Romli menegaskan DPRD tidak ingin berhenti pada pemburu target investasi. Yang mereka kejar, menurut dia, adalah dampak riil: pengurangan pengangguran, pemerataan kesempatan kerja, dan pertumbuhan yang lebih adil antardaerah. Itu sebabnya, kata dia, komunikasi dengan calon investor terus dibangun, termasuk promosi potensi daerah dan kemudahan akses infrastruktur.
Di titik ini, pesan DPRD Jabar cukup tegas. Investasi besar memang penting. Tapi sebarannya jauh lebih penting. Karena kalau Rp300 triliun hanya mengalir ke satu-dua wilayah, jurang pembangunan antardaerah akan tetap ada. Dan itu yang sedang coba diperkecil.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.