JAKARTA — Usulan perubahan format pemilihan kepala daerah atau pilkada agar hanya memilih kepala daerah tanpa paket wakil menuai respons kritis dari parlemen. Partai NasDem mengingatkan bahwa pembagian kekuasaan yang timpang antara kepala daerah dan wakilnya kerap memicu persoalan tata kelola pemerintahan yang serius di daerah.
Dampak langsung dari ketimpangan wewenang ini ditengarai menjadi salah satu celah terjadinya praktik korupsi. Jika sistem ini diubah tanpa kajian matang, pola koordinasi birokrasi di tingkat daerah terancam semakin tidak berimbang dan berpotensi menyulitkan pelayanan publik bagi masyarakat luas.
Potensi Konflik Kekuasaan dan Bayang-Bayang Korupsi
Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) NasDem Komisi II DPR RI Ujang Bey menilai bahwa kepala daerah dan wakilnya merupakan satu kesatuan paket yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Menurut dia, keduanya lahir dari proses diplomasi politik yang memperhitungkan modal sosial, politik, hingga ekonomi.
Namun, ia tidak menampik adanya keluhan kronis mengenai minimnya peran wakil kepala daerah selama ini. Banyak keputusan strategis, termasuk pengisian jabatan birokrasi dari sekretaris daerah hingga camat, dimonopoli sepenuhnya oleh kepala daerah.
Kondisi monopoli kekuasaan tersebut dinilai sangat rawan. Ujang mengungkapkan bahwa ketimpangan ini kerap kali menjadi muara dari kasus hukum yang ditangani komisi antirasuah.
“Karena ini ‘sumber’, kenapa saya sebut sumber, sebab beberapa OTT yang marak dilakukan KPK hampir didominasi oleh jual beli jabatan dan itu hampir semua menimpa para kepala daerah,” ujar Ujang kepada wartawan pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Meskipun demikian, ketika kepala daerah terjerat kasus hukum, keberadaan wakil menjadi sangat krusial untuk menjaga roda pemerintahan agar tidak mandek. Wakil kepala daerah tersebut yang nantinya akan naik status untuk melanjutkan kepemimpinan hingga masa jabatan berakhir.
Usulan Penunjukan Wakil demi Efisiensi Suara
Wacana perubahan regulasi ini pertama kali diembuskan oleh anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri pada Kamis, 30 July 2026. Khozin mengusulkan agar undang-undang diubah sehingga masyarakat cukup memilih kepala daerah saja.
Formulanya, posisi wakil kepala daerah nantinya cukup ditunjuk langsung oleh kepala daerah yang memenangi kontestasi. Langkah ini diyakini mampu menyudahi fenomena wakil kepala daerah yang hanya dieksploitasi sebagai pendulang suara atau vote getter saat kampanye.
Wacana ini rupanya tidak bergulir di satu fraksi saja. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengonfirmasi bahwa gagasan pilkada tanpa memilih wakil ini sudah mulai masuk dalam ruang diskusi lintas fraksi di DPR RI.
Saleh sepakat bahwa sistem pilkada saat ini membutuhkan evaluasi menyeluruh. Hubungan yang tidak harmonis dan benturan kewenangan antara kepala daerah dan wakilnya sering kali dipertontonkan di ruang publik sehingga mencederai etika kepemimpinan.
Tantangan Fiskal dan Kinerja Daerah
Perdebatan mengenai efektivitas tata kelola daerah ini mencuat bersamaan dengan sorotan parlemen terhadap rencana penyesuaian hak keuangan pejabat daerah. Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mendesak pemerintah agar mengkaji ulang rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang berpotensi menaikkan gaji kepala daerah.
Indra mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal negara yang sedang melakukan pengetatan anggaran. Kenaikan pendapatan para pemimpin daerah wajib dibarengi dengan indikator kinerja yang konkret.
Ukurannya harus jelas, mulai dari kualitas pelayanan publik di lapangan, realisasi program pembangunan nasional, hingga tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Tanpa adanya jaminan perbaikan kinerja, penyesuaian regulasi maupun anggaran daerah hanya akan dinilai mencederai rasa keadilan publik.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.