JAKARTA — pembajakan film di India kembali jadi sasaran pemblokiran besar-besaran setelah pemerintah memerintahkan penutupan 7.393 tautan yang terlibat dalam praktik itu. Langkah ini mencakup 4.996 kanal Telegram dan 1.263 situs web.
Informasi tersebut disampaikan oleh kementerian informasi dan penyiaran India kepada Lok Sabha pada Rabu. Pemerintah menyebut tindakan itu diambil setelah perubahan undang-undang pada Cinematograph Act 2023 memperkuat kerangka hukum melawan pembajakan film daring.
Pemblokiran 7.393 tautan dan cakupannya
Angka 7.393 bukan sekadar deretan statistik. Di dalamnya ada kanal-kanal komunikasi yang bergerak cepat dan situs web yang bisa memuat, menyebarkan, lalu memindahkan ulang konten film dalam waktu singkat. Karena itu, pemerintah memilih jalur pemblokiran melalui perantara daring yang diminta menutup akses ke tautan-tautan tersebut.
Rincian yang dibuka ke Lok Sabha menunjukkan skala masalah yang masih lebar. Dari total tautan yang diblokir, sebagian besar berasal dari Telegram, yakni 4.996 kanal. Sisanya, 1.263 situs web, ikut masuk daftar pemutusan akses.
Yang menarik, langkah ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah mengaitkannya dengan pembaruan aturan dalam Cinematograph Act 2023, yang disebut telah memperkuat dasar hukum untuk melawan pembajakan film secara daring. Dengan kata lain, negara tidak lagi hanya merespons konten yang bocor, tetapi juga mempertegas landasan hukumnya.
Mengapa langkah ini penting
Pembajakan film selalu punya efek berantai. Dari sisi industri, kebocoran tautan berarti distribusi resmi bisa terganggu, sementara pendapatan dari tayangan legal tertekan. Dari sisi pengguna, pemutusan akses seperti ini memberi sinyal bahwa konten film ilegal memang sedang diburu lewat jalur hukum dan kerja sama dengan perantara digital.
Dalam praktiknya, pemblokiran semacam ini juga menunjukkan perubahan cara pemerintah menindak pembajakan. Fokusnya bukan cuma pada satu situs yang muncul lalu hilang, melainkan pada jaringan tautan yang tersebar di banyak kanal. Itu penting, karena model distribusi konten ilegal sekarang sering berpindah cepat dari satu platform ke platform lain.
Bagi ekosistem film, kebijakan seperti ini memberi pesan keras kepada pelaku distribusi ilegal. Pemerintah India tampak ingin menutup celah yang selama ini membuat pembajakan bertahan, terutama saat tautan mudah dipindahkan, disalin, dan disebarkan ulang dalam hitungan menit.
Kerangka hukum yang diperketat
Amendemen Cinematograph Act pada 2023 menjadi titik penting dalam pemberantasan pembajakan film daring. Bahan yang disampaikan pemerintah menyebut kerangka hukum kini lebih kuat setelah perubahan itu, sehingga pemblokiran tidak sekadar langkah teknis, tetapi bagian dari penegakan aturan.
Di level kebijakan publik, ini memperlihatkan bagaimana pemerintah memadukan instrumen hukum dan tindakan administratif. Satu sisi menguatkan dasar regulasi, sisi lain meminta perantara online ikut menutup akses ke tautan yang terdeteksi terkait pembajakan.
Langkah semacam ini juga memberi gambaran tentang medan tempur baru industri hiburan. Konten tak lagi bocor hanya lewat saluran fisik atau unduhan sederhana. Kanal pesan instan dan situs web tetap jadi pintu utama, dan pemerintah India kini menarget keduanya sekaligus.
Namun, skala pemblokiran 7.393 tautan juga menandakan tantangan belum selesai. Saat satu kanal ditutup, jalur baru bisa muncul. Pemerintah India tampaknya sedang menekan pola itu dari hulu, dengan memperketat aturan dan memaksa perantara daring bergerak lebih cepat menutup akses.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.