Respons Mendag soal Temuan 80% Beras Fortifikasi Tak Sesuai Standar

JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso menjamin pemerintah akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi temuan mengkhawatirkan tentang beras fortifikasi. Sekitar 80 persen beras fortifikasi yang beredar diduga tidak memenuhi standar, meski dijual dengan harga jauh lebih mahal dari beras biasa.

Budi menegaskan bahwa sebelum mengambil keputusan apakah akan menarik produk dari peredaran, pemerintah harus memastikan kebenaran temuan tersebut melalui pemeriksaan menyeluruh. “Kami sudah komunikasi. Nanti kami, kemudian Bapanas dan juga Kementan akan mengecek ke lapangan, terutama mengenai kandungannya,” ujar Budi di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Koordinasi lintas kementerian ini melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian untuk memverifikasi komposisi dan kualitas beras fortifikasi yang tersebar di pasar. Inspeksi lapangan ini menjadi langkah krusial sebelum pemerintah menentukan respons hukum.

“Akan kita cek, pengawasan,” tambah Budi, menekankan bahwa hasil pengecekan tersebut akan menjadi fondasi keputusan berikutnya. Meski perlindungan konsumen menjadi prioritas, Mendag enggan melompat ke kesimpulan lebih dulu.

Temuan tentang beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar ini berawal dari pemeriksaan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Berdasarkan pengujian awal di tiga laboratorium, sekitar 80 persen dari beras fortifikasi terdaftar diduga tidak sesuai dengan standar pemerintah, padahal dipasarkan dengan harga premium.

Celah Harga dan Potensi Rugi Masyarakat

Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan harga rata-rata beras fortifikasi yang diperiksa mencapai Rp22.665 per kilogram. Namun, beberapa produk dijual hingga Rp42 ribu per kilogram—jauh melampaui beras biasa. Ironisnya, beras yang dijual dengan premium harga ini diduga tidak memiliki kandungan vitamin dan mineral yang seharusnya menjadi keunggulan produk fortifikasi.

Dugaan penyimpangan ini berpotensi merugikan masyarakat hingga sekitar Rp71 triliun per tahun. Angka yang sangat besar ini mencerminkan skala masalah dan pentingnya tindakan cepat dari pemerintah.

Beras fortifikasi seharusnya merupakan produk yang diperkaya vitamin dan mineral untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Namun, jika mayoritas produk di pasaran tidak memenuhi standar, maka konsumen telah tertipu membayar lebih untuk produk yang tidak sesuai manfaatnya.

Proses Pemeriksaan Berlanjut

Saat ini, pemeriksaan lanjutan masih dilakukan dengan melibatkan lebih banyak laboratorium sebelum proses penegakan hukum dilakukan. Budi mengonfirmasi bahwa keputusan mengenai penarikan produk dari peredaran akan diambil setelah koordinasi lengkap dengan semua kementerian dan lembaga terkait.

“Nanti kita lihat dulu. Kita harus koordinasi dengan semua kementerian dan lembaga,” kata Budi, mengindikasikan bahwa respons pemerintah akan melibatkan berbagai stakeholder. Proses ini penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak hanya efektif melindungi konsumen, tetapi juga tidak mengganggu stabilitas pasar pangan nasional.

Pemerintah tampak mengambil pendekatan hati-hati dengan melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Langkah ini, meski butuh waktu, akan memberikan data solid untuk keputusan yang lebih pertanggungjawab—baik dari sisi konsumen maupun industri beras fortifikasi.