Tegaskan Tak Ada Surpres Pergantian Kapolri, Mensesneg: Itu Hanya Isu

Spekulasi liar yang menyebutkan adanya pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara akhirnya terpatahkan. Istana Kepresidenan secara resmi membantah kabar mengenai pengiriman Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke DPR RI.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut narasi tersebut sebagai isu bohong belaka. Ia menegaskan tidak ada agenda mendadak dari pemerintah untuk merombak posisi orang nomor satu di Kepolisian Negara Republik Indonesia itu.

Klarifikasi ini keluar dari mulut Prasetyo saat dirinya ditemui wartawan di sela-sela Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (6/8/2026). Sembari berjalan menuju kendaraannya, Prasetyo bahkan menunjukkan ekspresi heran saat ditanya mengenai kebenaran isu tersebut.

“Hah? Kata siapa ada surpres Kapolri?” ujar Prasetyo singkat namun tegas.

Dia kemudian mengulang bantahannya untuk memastikan tidak ada ruang bagi keraguan publik. Bagi Prasetyo, tata kelola pemerintahan saat ini berjalan normal sebagaimana mestinya. Tidak ada pembicaraan krusial atau administratif yang mengarah pada pergantian Kapolri dalam waktu dekat. Jenderal Listyo Sigit Prabowo, lanjut dia, masih menjalankan tugasnya dengan penuh amanah.

“Ya isu. Tidak ada, tidak ada, tidak ada surpres Kapolri,” tegasnya lagi tanpa memberi celah spekulasi.

Suara Senada dari Senayan

Bantahan pemerintah mendapat dukungan penuh dari pihak parlemen. DPR RI pun memastikan hingga saat ini belum menerima berkas apa pun dari Presiden yang berkaitan dengan penggantian Kapolri. Isu yang beredar di berbagai kanal media sosial tersebut dinilai tidak memiliki dasar yang kuat sama sekali.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan hal serupa melalui keterangan tertulis pada Selasa (4/8/2026). Ia menekankan bahwa lembaganya sangat terbuka mengenai alur surat masuk dari Istana. Jika memang ada perubahan posisi strategis, tentu mekanisme formal akan diikuti dan publik pasti akan mengetahuinya.

“Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri,” ucap Habiburokhman.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu menyoroti betapa mudahnya rumor sensitif berkembang di ruang publik tanpa verifikasi. Ia meminta masyarakat lebih bijak dalam mencerna informasi agar tidak terjebak dalam kegaduhan yang tidak perlu. Menurutnya, menyebarkan atau mempercayai kabar burung tanpa sumber resmi hanya akan mengganggu stabilitas informasi nasional.

“Kami mengimbau, baiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya,” tambah legislator Komisi Hukum tersebut.

Stabilitas Institusi

Publik perlu memahami bahwa isu mengenai kursi Kapolri selalu menjadi perhatian besar. Stabilitas di tubuh Kepolisian berpengaruh langsung pada rasa aman masyarakat luas, serta kepastian penegakan hukum di berbagai daerah. Ketika informasi tidak jelas beredar, dampaknya bisa memicu keresahan yang seharusnya bisa dihindari.

Dengan adanya penegasan dari pihak Mensesneg maupun Komisi III DPR, babak mengenai pergantian pucuk pimpinan Polri kini resmi dinyatakan tertutup. Tidak ada proses transisi kepemimpinan yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Fokus utama saat ini tetap pada pelaksanaan tugas pokok institusi Polri dalam menjaga ketertiban umum.

Hingga saat ini, Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih aktif menjalankan fungsinya sebagai Kapolri. Tidak ada instruksi atau dokumen negara yang menyatakan adanya intervensi atau rencana pergantian dalam waktu dekat. Kepastian ini menjadi titik balik bagi berbagai spekulasi yang sempat menghangat dalam beberapa hari terakhir di jagat maya.

Ke depannya, baik pemerintah maupun parlemen berharap masyarakat lebih teliti dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Isu-isu strategis mengenai posisi jabatan publik, terutama yang menyangkut keamanan negara, sudah seharusnya dirujuk pada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.