PD soal Isu Reshuffle: Siapa dan Dari Mana Menterinya, Sepenuhnya Presiden

Wacana perombakan kabinet atau reshuffle kini kembali menghangat di lorong-lorong Senayan. Partai Demokrat, sebagai salah satu mitra koalisi utama, menyatakan sikap tegas terkait siapa sosok yang akan duduk di kursi menteri nantinya. Bagi mereka, urusan bongkar-pasang kabinet adalah ranah sakral yang sepenuhnya menjadi milik Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menepis spekulasi yang membatasi asal-usul calon menteri. Ia menegaskan tidak ada sekat kaku soal latar belakang politik seseorang dalam penunjukan anggota kabinet. Bagi Demokrat, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden sebagai pemegang mandat tertinggi pemerintahan.

“Mengenai siapa dan dari mana asal menterinya diserahkan sepenuhnya kepada presiden,” ujar Herman saat ditemui awak media di Jakarta, Senin (10/8/2026). Baginya, Presiden adalah sosok yang paling memahami denyut nadi kebutuhan pemerintahan saat ini.

Mengutamakan Kapasitas di Atas Politik

Pernyataan ini mencuat setelah Ketua Bappilu DPP PKS, Mardani Ali Sera, sempat melontarkan gagasan agar Presiden tidak melulu melirik figur dari partai politik. Mardani secara terbuka mendukung penerapan merit sistem yang mengedepankan rekrutmen profesional tanpa embel-embel keanggotaan partai.

Ia menilai reformasi birokrasi mendesak dilakukan, terlebih di tengah sorotan publik terhadap kinerja pemerintah yang dinilai belum optimal.

Herman merespons hal tersebut dengan perspektif yang sedikit berbeda namun tetap moderat. Demokrat meyakini bahwa label partai bukanlah penentu utama. Fokus utamanya, kata dia, adalah kemampuan seseorang dalam mengeksekusi visi besar Presiden.

Jabatan menteri bukan sekadar jatah kursi, melainkan beban kerja berat untuk memastikan rakyat merasakan dampak nyata dari program-program yang disusun pemerintah.

“Yang penting para menteri mampu menterjemahkan program presiden dan menjalankannya dengan baik agar pemerintahan ini sukses dan kesuksesannya dirasakan oleh rakyat,” tambah Herman.

Dalam pandangan Demokrat, reshuffle adalah hak prerogatif mutlak. Tidak perlu ada perdebatan panjang mengenai kuota atau jatah partai. Jika Presiden merasa butuh tenaga baru untuk mempercepat laju pemerintahan, maka ia berhak memilih siapa pun yang dianggap paling kompeten untuk duduk di kabinet.

Reshuffle Terbatas Pasca-17 Agustus

Kabar mengenai perombakan kabinet ini memang sudah mengudara sejak awal Agustus. Berdasarkan informasi yang dihimpun, langkah perombakan ini rencananya akan dieksekusi setelah peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026. Skalanya pun disebut-sebut hanya bersifat terbatas atau “kecil-kecilan”.

Fokus utamanya disinyalir hanya untuk mengisi pos-pos menteri yang saat ini kosong. Gerak cepat ini dinilai penting oleh pihak-pihak yang melihat adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kinerja kabinet. Mardani Ali Sera bahkan sempat menyinggung hasil survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah cenderung fluktuatif atau belum maksimal.

“Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun,” kata Mardani pada Minggu (9/8/2026). Ia juga menekankan pentingnya filosofi “miskin struktur namun kaya fungsi” sebagai pedoman dalam reformasi birokrasi ke depan.

Di satu sisi, dorongan PKS untuk melakukan perbaikan melalui rekrutmen profesional bertemu dengan sikap Demokrat yang memberikan ruang gerak luas bagi Presiden Prabowo. Kedua partai ini, meski memiliki pendekatan berbeda, sama-sama menaruh perhatian pada efektivitas pemerintahan.

Partai Demokrat memastikan bahwa mereka akan tetap tegak lurus mendukung keputusan akhir Presiden, entah nantinya kursi menteri tersebut diisi oleh kalangan profesional murni atau tokoh yang berafiliasi dengan partai politik lainnya.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah konkret Presiden usai seremoni 17 Agustus mendatang. Apakah reshuffle ini akan sekadar menambal lubang yang kosong, atau justru menjadi titik balik perubahan formasi yang lebih besar untuk mendongkrak tingkat kepuasan publik yang sempat menjadi catatan bagi para petinggi koalisi.