Pemerhati Hukum Minta Isu Surpres Pergantian Kapolri Tak Dijadikan Komoditas Politik

Jakarta mendadak riuh oleh desas-desus politik. Kursi panas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendadak jadi sasaran spekulasi liar. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Saputra Hasibuan, gerah melihat situasi ini. Ia meminta semua pihak berhenti menjadikan Surat Presiden (Surpres) pergantian Kapolri sebagai alat pukul politik.

Edi mencium aroma tidak sedap di balik narasi yang terus digulirkan. Ada kelompok tertentu yang dinilainya sengaja bergerak masif. Tujuannya satu: menekan Presiden Prabowo Subianto agar segera mendepak Kapolri dari jabatannya. Bagi Edi, manuver ini sama sekali tidak produktif.

Presiden Prabowo diyakini Edi tidak akan gampang goyah. Sang kepala negara disebutnya masih menaruh kepercayaan penuh pada Jenderal Sigit. Rekam jejak dan kinerja di lapangan menjadi parameter utamanya. Selama kebutuhan organisasi terpenuhi dan keamanan terjaga, kursi Kapolri tidak akan digoyang hanya karena bisik-bisik politisi.

Menjaga Stabilitas Institusi

Sikap Edi bukan tanpa alasan. Dosen Pascasarjana Universitas Bhayangkara ini melihat institusi Polri adalah pilar vital. Jika kepemimpinan di pucuk tertinggi terus diganggu, efek dominonya bisa sampai ke tingkat bawah. Stabilitas kepemimpinan Polri menjadi kunci utama agar semua agenda pemerintah bisa berjalan mulus. Tanpa gesekan, tanpa hambatan.

“Kita percaya sosok Kapolri masih sangat dibutuhkan Presiden karena kinerjanya baik. Presiden tidak akan terpengaruh dengan tekanan politik dari pihak mana pun,” tegas Edi saat memberikan keterangan resmi, Selasa (11/8/2026).

Dia mewanti-wanti agar posisi Kapolri tidak dijadikan objek tarik-menarik kepentingan. Politik praktis memang punya daya tarik kuat, tapi melibatkan institusi penegak hukum adalah langkah berbahaya. Stabilitas kepemimpinan di Korps Bhayangkara harus tetap kondusif. Ini harga mati. Kalau politik mulai masuk terlalu dalam ke struktur kepolisian, publik yang bakal rugi paling besar.

Isu liar ini sebenarnya sudah berkali-kali ditepis. Pihak Sekretariat Negara bahkan telah memastikan tidak ada Surpres pergantian Kapolri yang dikirimkan ke DPR. Namun, di lapangan, bola panasnya tetap bergulir. Seolah-olah ada tangan-tangan tak terlihat yang terus memompa isu tersebut supaya tetap hangat di media sosial dan ruang diskusi publik.