Sandra Sarantou Desak PM Australia Ubah Aturan Telehealth VAD

ADELAIDE — Sandra Sarantou, seorang warga Adelaide berusia 58 tahun, menyampaikan permintaan terakhirnya kepada Perdana Menteri Anthony Albanese.

Sarantou yang tengah bersiap mengakhiri hidupnya melalui mekanisme voluntary assisted dying (VAD) atau bantuan kematian sukarela, mendesak pemerintah untuk segera merevisi aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Code) Australia yang menghambat akses pasien di wilayah terpencil.

Sembilan minggu lalu, Sarantou didiagnosis mengidap kanker paru-paru agresif yang serupa dengan penyakit yang merenggut nyawa ayahnya. Saat ini, pengobatan medis sudah tidak mampu meredam nyeri saraf, mual, serta pusing yang ia derita.

Berangkat dari pengalaman melihat ayahnya menahan sakit sebelum VAD legal, ia merasa bersyukur memiliki pilihan untuk mengakhiri penderitaannya. Namun, ia merasa terguncang saat mengetahui bahwa aturan federal justru menyulitkan akses bagi sesama pasien yang tinggal jauh dari pusat kota.

Hambatan Hukum di Balik Telehealth VAD

Persoalan utama terletak pada interpretasi ketentuan dalam Commonwealth Criminal Code yang melarang penggunaan layanan komunikasi untuk menghasut bunuh diri. Aturan ini, sayangnya, dianggap mencakup konsultasi dokter melalui telepon, surel, internet, hingga video terkait VAD.

Dampaknya, dokter tidak dapat memberikan saran atau pendampingan jarak jauh kepada pasien yang membutuhkan, bahkan ketika pasien tersebut tidak lagi mampu melakukan perjalanan jauh akibat kondisi fisik yang melemah.

Ketimpangan akses ini menjadi sorotan serius. Data dari laporan “State of VAD” oleh grup advokasi Go Gentle menunjukkan tingginya permintaan akses di luar kota besar. Pada periode 2024-25, tercatat 39 persen pemohon VAD tinggal di wilayah rural atau terpencil.

Kurangnya tenaga medis di daerah memaksa banyak pasien menempuh perjalanan jauh, sesuatu yang sering kali mustahil bagi mereka yang sudah berada di ambang kematian.

Dokter umum Scott Lewis, yang telah menempuh perjalanan 3.000 kilometer dalam dua pekan terakhir hanya untuk menemui pasien VAD, mengakui adanya rasa gagal ketika pasiennya tidak mendapatkan akses tepat waktu. Baginya, kendala tenaga medis dan minimnya pendanaan Medicare menjadi faktor penghambat utama yang menyebabkan pasien harus menderita lebih lama.

Dinamika Politik di Parlemen Australia

Perdebatan mengenai revisi hukum ini mulai masuk ke ranah politik. Anggota Parlemen independen Kate Chaney dijadwalkan akan membawa debat mengenai RUU inisiatif pribadi yang bertujuan mengubah Criminal Code.

Sementara itu, Senator Partai Hijau Sarah Hanson Young juga tengah menyiapkan langkah serupa untuk diperkenalkan di Majelis Tinggi bulan ini.

Meskipun ada dukungan dari akar rumput Partai Buruh yang memberikan hak suara hati nurani bagi para anggotanya, posisi Perdana Menteri Anthony Albanese tetap menjadi penentu.

Albanese secara pribadi menentang penggunaan telehealth untuk konsultasi VAD. Ia berargumen bahwa tatap muka langsung merupakan elemen krusial untuk memastikan pasien rentan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pandangan serupa diungkapkan oleh Jaksa Agung Michelle Rowland yang mengkhawatirkan risiko penyalahgunaan terhadap kaum lansia.

Kendati demikian, sejumlah anggota parlemen Partai Buruh optimistis bahwa hukum akan berubah seiring berjalannya waktu dan percakapan lebih lanjut untuk meyakinkan kepala pemerintahan.

Ahli hukum kesehatan dari Sydney University, Dr. Christopher Rudge, memberikan perspektif teknis bahwa telehealth sejatinya bisa diimplementasikan tanpa mengorbankan perlindungan bagi pasien.

Menurutnya, proses VAD di negara bagian memiliki standar yang sangat ketat dan terdokumentasi, sehingga elemen verifikasi fisik tetap dapat dilakukan pada tahap-tahap krusial melalui kehadiran dokter langsung, sementara konsultasi awal dapat difasilitasi melalui teknologi.

Pentingnya perubahan ini bukan sekadar soal efisiensi, melainkan tentang martabat bagi mereka yang sedang menghadapi akhir hidupnya. Bagi Sarantou, yang pernah bekerja selama 13 tahun sebagai paramedis, ketidakadilan akses ini memicu rasa bersalah.

Ia berharap pemerintah tidak membiarkan lokasi geografis menjadi penentu apakah seseorang dapat meninggal dengan tenang tanpa penderitaan yang tak perlu.

Langkah ke depan kini bergantung pada apakah desakan publik dan dukungan legislatif mampu menggeser sikap pemerintah federal. Tanpa dukungan dari kubu Albanese, RUU tersebut dikhawatirkan akan terhenti di parlemen, meninggalkan ribuan warga Australia di wilayah terpencil dalam ketidakpastian medis.