JAKARTA — Kebaya kini menanggalkan predikat sebagai sekadar busana tradisional. Saat tampil dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026, Jumat (14/8/2026), Ketua DPR RI Puan Maharani menggunakan busana tersebut sebagai pernyataan identitas yang kuat di ruang kenegaraan.
Lisa Fitria, pengamat mode sekaligus pendiri Indonesian Fashion Chamber (IFC), menilai pilihan busana Puan membawa pesan diplomasi budaya yang melampaui estetika semata. Menurutnya, penggunaan kebaya di tengah forum formal kenegaraan menjadi sarana untuk menegaskan posisi budaya Indonesia di panggung internasional sekaligus domestik.
Sidang Tahunan di Tengah Momen HUT Ke-81 RI
Sidang yang digelar di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, ini menjadi agenda kenegaraan krusial untuk menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan RI. Tema besar tahun ini mengusung tajuk “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.
Kehadiran para tokoh bangsa seperti Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wapres ke-11 Boediono, hingga Wapres ke-13 Ma’ruf Amin menambah bobot seremonial acara tersebut.
Dalam rangkaian acara, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan mengenai laporan kinerja lembaga negara. Momen menarik terjadi usai sidang ditutup oleh Ketua DPD Sultan Najamuddin.
Presiden Prabowo tampak menyalami satu per satu tamu VIP, termasuk gestur saling hormat dengan Joko Widodo yang kemudian dibalas dengan acungan jempol, sebuah pemandangan yang mencuri perhatian publik di tengah suasana formal.
Diplomasi lewat Busana
Pilihan Puan Maharani mengenakan kebaya di tengah arus modernisasi busana menunjukkan upaya konsisten dalam menjaga narasi budaya. Bagi pelaku industri fesyen, kehadiran tokoh nasional yang mengenakan busana warisan leluhur di acara kenegaraan memiliki dampak signifikan terhadap apresiasi publik.
“Pilihan Puan memiliki pesan yang jauh lebih besar,” ujar Lisa Fitria saat menanggapi penampilan Ketua DPR tersebut. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus mempromosikan identitas nasional melalui berbagai kanal. Budaya bukan lagi hanya pelengkap, melainkan bagian dari instrumen diplomasi yang melekat pada personalitas pejabat publik.
Setelah agenda sidang tahunan ini, fokus parlemen akan beralih ke pembukaan masa sidang 2026-2027. Presiden Prabowo dijadwalkan kembali memberikan pidato kenegaraan dalam rapat paripurna mendatang untuk menyampaikan RUU terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Di sela-sela kepadatan agenda tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen bekerja penuh waktu demi kepentingan bangsa, bahkan tanpa mengenal istilah tanggal merah dalam kalender kerja kabinetnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.