Tak Terima Harga Sawit RI Diatur Belanda, Prabowo Tegaskan Peran DSI Bagi Komoditas Nasional

Skema itu, menurut Prabowo, akan membuat pemerintah bisa memantau alur barang dengan lebih rapat. Ia menyebut negara bisa melihat berapa ton komoditas yang dimuat di kapal, berapa yang dilaporkan di atas kertas, dan berapa yang sampai ke tujuan ekspor.

"Sekarang kita bisa monitor berapa ton (komoditas) yang dimuat di atas kapal, berapa yang dilaporkan di atas kertas, dan berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan," ujarnya.

Dampaknya ke perdagangan komoditas nasional

Langkah ini penting karena menyentuh titik rawan yang sering muncul di perdagangan komoditas: selisih data, permainan dokumen, dan lemahnya kontrol di jalur ekspor. Jika mekanisme yang dijanjikan berjalan, pemerintah punya ruang lebih besar untuk menekan kebocoran dan memastikan nilai ekspor kembali lebih dekat ke harga yang sebenarnya.

Bagi pelaku usaha, arah kebijakan ini bisa mengubah cara komoditas strategis bergerak dari hulu ke hilir. Perusahaan tak lagi hanya berhadapan dengan harga pasar, tetapi juga dengan sistem pengawasan yang lebih ketat dari negara. Bagi Indonesia, pembenahan ini menjadi ujian apakah penentu harga komoditas nasional masih terus dikendalikan pihak luar atau mulai ditarik kembali ke dalam negeri.

Prabowo tidak berhenti di sawit. Dengan menempatkan DSI sebagai pintu ekspor, pemerintah memberi sinyal bahwa pengaturan komoditas strategis akan masuk ke fase baru, dan sorotan publik berikutnya akan tertuju pada cara badan itu bekerja saat ekspor mulai berjalan.