Bisik-bisik Reshuffle Setelah Agustusan Mencuat Lagi

JAKARTA — Isu perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto setelah peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2026 mendatang kembali berembus kencang di kalangan elite politik. Kocok ulang Kabinet Merah Putih ini dikabarkan bakal bersifat terbatas dan fokus pada pengisian sejumlah posisi strategis yang hingga kini masih lowong.

Kabar perombakan ini langsung memicu reaksi berantai dari jajaran pimpinan partai politik koalisi hingga lingkaran dalam Istana Kepresidenan. Spekulasi yang beredar menyebutkan bahwa momentum pasca-Agustusan dipilih untuk menyegarkan kinerja pemerintahan demi menjaga stabilitas politik dan mempercepat eksekusi program kerja prioritas.

Fokus Mengisi Jabatan Wakil Menteri yang Kosong

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi langsung memberikan klarifikasi resmi mengenai rumor yang berkembang di publik tersebut. Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama pemerintah jika memang ada perubahan susunan kabinet adalah mengisi kekosongan jabatan wakil menteri.

“Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih,” kata Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Meski membantah adanya rencana perombakan besar-besaran dalam waktu dekat, Prasetyo mengonfirmasi adanya prioritas pengisian jabatan penting yang masih ditinggalkan pejabat sebelumnya. Dua posisi wakil menteri yang saat ini diketahui kosong adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) serta Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

“Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong. Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Imipas,” ujar Prasetyo menambahkan.

Tanggapan Elite Parpol Koalisi dan Oposisi

Isu ini memicu berbagai pandangan di tingkat legislatif dan pimpinan partai politik. Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay mengingatkan semua pihak bahwa urusan bongkar pasang menteri sepenuhnya berada di tangan kepala negara.

“Soal reshuffle, itu adalah hak prerogatif Presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh. Apalagi fenomena reshuffle bukan hanya isu sekarang. Di setiap rezim pemerintahan, isu ini selalu ada,” ujar Saleh Daulay saat dihubungi pada Sabtu (8/8/2026).