Ada Area Khusus Demonstrasi di Gedung DPR IKN, Bisa Tampung 800 Orang

Gedung baru DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan punya ruang khusus untuk pengunjuk rasa. Namanya Plaza Kerakyatan. Lokasi ini sengaja disiapkan agar warga yang ingin menyampaikan aspirasi punya tempat resmi. Kapasitasnya lumayan besar. Bisa menampung sampai 800 orang sekaligus.

Roni Rosaji, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kawasan E9 di Satuan Kerja Otorita IKN, membeberkan detail rancangan ini langsung di lokasi proyek. Minggu (16/8/2026), saat awak media meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di Kalimantan Timur, Roni menegaskan fungsi strategis ruang terbuka tersebut.

“Area itu kami beri nama Plaza Kerakyatan. Kapasitasnya kurang lebih 500 orang, bahkan bisa sampai 800 orang kalau padat,” kata Roni di sela-sela tinjauan lapangan. Suara bising alat berat dan deru mesin konstruksi di latar belakang seolah menjadi penanda bahwa kawasan ini memang sedang dipacu pengerjaannya.

Ruang Aspirasi Terencana

Banyak yang bertanya-tanya bagaimana nantinya akses masyarakat saat ingin melakukan protes atau sekadar menyampaikan pendapat di ibu kota baru. Pemerintah memilih pendekatan yang lebih terstruktur. Daripada membiarkan massa meluber hingga menutup akses jalan utama atau mengganggu lalu lintas di sekitar gedung legislatif, Plaza Kerakyatan menjadi solusinya.

Desainnya bukan sekadar pelataran kosong. Plaza ini diintegrasikan ke dalam masterplan IKN untuk menjamin efisiensi pengawasan publik. Ada pemikiran matang di sana; bagaimana menjaga hak demokrasi masyarakat tanpa harus menghentikan denyut nadi operasional parlemen.

Area ini diposisikan sedemikian rupa agar suara dari luar gedung tetap terdengar, namun alur kerja legislatif di bagian dalam tetap terjaga ritmenya.

Soalnya, kompleks legislatif di IKN ini bukan cuma soal gedung DPR. Di area yang sama, pemerintah tengah merampungkan bangunan untuk institusi yudikatif dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Kompleks perkantoran pemerintah pusat ini dirancang dengan standar keamanan tinggi sekaligus aksesibilitas yang inklusif.

Pembangunan infrastruktur pemerintahan di IKN memang sedang dikebut. Sejak pagi hingga sore, pekerja terlihat sibuk menyusun kerangka gedung-gedung yang kelak menjadi pusat kebijakan nasional. Plaza Kerakyatan hanyalah salah satu kepingan dari puzzle besar yang sedang dirakit di tengah hutan Kalimantan tersebut.

Bagi perencana kota, kehadiran plaza ini adalah simbol. Ada niat untuk memadukan tata ruang yang kaku dengan dinamika demokrasi yang cair. Pemerintah mengklaim tata letak ini sudah mempertimbangkan akuntabilitas. Masyarakat punya ruang yang jelas untuk mengawal proses kebijakan tanpa perlu merasa diusir atau dikucilkan dari pusat kekuasaan.

Infrastruktur Pendukung Lainnya

Selain plaza untuk demonstran, fasilitas administratif dan ruang kerja juga disiapkan dengan teknologi modern. Semua dirancang supaya pelayanan publik lebih terintegrasi. Sebenarnya, ada filosofi dibalik pemilihan nama “Plaza Kerakyatan”. Nama ini dipilih sebagai pengingat bahwa gedung parlemen harus selalu berpijak pada kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Keberadaan tempat ini sekaligus membedakan tata kelola gedung parlemen yang baru dengan gaya lama di Jakarta. Di Senayan, aksi demonstrasi seringkali terjadi di depan pagar utama, yang terkadang menimbulkan kemacetan panjang di ruas jalan protokol. Di IKN, pola tersebut coba diperbaiki lewat perencanaan ruang sejak awal.

Tentu, efektivitas penggunaan plaza ini masih menunggu operasional gedung secara penuh. Saat ini, para pekerja konstruksi masih fokus menyelesaikan struktur utama. Pihak Otorita IKN memastikan bahwa seluruh elemen bangunan, termasuk area publik ini, bakal rampung sesuai jadwal yang ditetapkan.

Mereka percaya bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan adalah bagian tak terpisahkan dari napas demokrasi di ibu kota yang baru ini.

Hingga saat ini, progres pembangunan di kawasan perkantoran legislatif terus menunjukkan perkembangan positif. Fokus pemerintah sekarang tetap pada penyelesaian struktur bangunan utama agar operasional pemerintahan bisa segera berpindah secara bertahap. Plaza Kerakyatan pun bersiap menjadi saksi sejarah bagi setiap aspirasi yang akan dibawa masyarakat ke pusat pemerintahan baru tersebut.