Stevano DPR Dorong Guru PPPK di Daerah 3T dan NTT Jadi Prioritas Pengangkatan PNS

JAKARTA — Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Stevano Rizki Adranacus mendesak pemerintah agar guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah terpencil menjadi fokus utama program pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pokok Peristiwa

Legislator asal Nusa Tenggara Timur itu khawatir kebijakan pengangkatan akan mengabaikan guru di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang selama ini berjuang dalam keterbatasan sumber daya.

Stevano mengapresiasi langkah pemerintah pusat membuka peluang PPPK naik jadi PNS. Namun dia menekankan, kebijakan itu harus melihat melampaui aspek administratif belaka. “Kami mengapresiasi pemerintah pusat yang telah mendengar aspirasi masyarakat, khususnya terkait nasib para guru PPPK.

Mereka telah mengabdi dan menjadi bagian penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Stevano kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).

Konteks

Guru PPPK telah memberikan kontribusi besar menjalankan tugas pendidikan di berbagai daerah. Mereka sering bekerja tanpa kepastian status karir jangka panjang. Transisi menjadi PNS dinilai sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian bertahun-tahun mereka di lapangan.

Yang membedakan usulan Stevano adalah penekanannya pada wilayah 3T dan NTT khususnya. Daerah-daerah ini menghadapi tantangan pemerataan pendidikan jauh lebih kompleks ketimbang wilayah perkotaan. Geografis terpencil, fasilitas terbatas, dan akses infrastruktur minim menjadi hambatan nyata bagi guru PPPK menjalankan profesi mereka.

“Daerah 3T harus menjadi prioritas. Guru yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas membutuhkan kepastian serta perhatian dari pemerintah,” tegas Stevano.

Dampak dan Langkah Berikutnya

Pernyataannya mencerminkan kekhawatiran bahwa tanpa prioritas khusus, guru PPPK di daerah terpencil akan tertinggal dalam proses pengangkatan karena kompetisi lebih ketat atau proses birokrasi yang rumit.

Usulan ini relevan mengingat sebaran guru PPPK di Indonesia tidak merata. Daerah urban cenderung lebih mudah menarik dan mempertahankan tenaga pendidik berkualitas, sementara daerah 3T dan NTT kerap kesulitan. Jaminan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik melalui konversi ke PNS diharapkan dapat memeratakan kualitas pendidikan nasional dari Sabang sampai Merauke.

Stevano, yang mewakili konstituennya di NTT, memahami kondisi riil di lapangan. Wilayahnya adalah salah satu penerima manfaat terbesar dari tenaga guru PPPK karena keterbatasan anggaran untuk merekrut PNS penuh waktu.

Suaranya di DPR diharapkan menjadi dorongan nyata bagi pemerintah mengintegrasikan pertimbangan geografis dan kondisi sosial ekonomi dalam mekanisme pengangkatan PPPK menjadi PNS yang akan dimulai pada 2027 mendatang.