Eks KRI Ki Hajar Dewantara Diusulkan Dijual, Waka Komisi I DPR Beri Catatan

JAKARTA — Pemerintah mengusulkan penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara, kapal perang legendaris yang pernah menjadi tulang punggung pendidikan TNI Angkatan Laut. Meski menerima proposal, Komisi I DPR tidak langsung setuju. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengingatkan ada sejumlah aspek krusial yang perlu dipertimbangkan sebelum kapal itu beralih tangan.

“Terkait usulan penjualan KRI Ki Hajar Dewantara, saya masih perlu melakukan pembahasan dan pendalaman sebelum mengambil sikap,” kata Dave kepada wartawan pada Kamis (20 Agustus 2026). Dia menekankan bahwa Komisi I akan melakukan kajian menyeluruh sebelum memberikan rekomendasi kepada pleno DPR.

Surat presiden (Surpres) nomor R-33 tanggal 14 Juli terkait permohonan penjualan kapal perang tersebut telah diterima DPR dan diserahkan ke Komisi I, yang membidangi urusan pertahanan dan keamanan negara. Komisi I akan mengevaluasi aspek teknis, pertahanan, dan finansial dari proposal ini.

Pertimbangan Teknis dan Nilai Sejarah

Dave meminta penjelasan lebih detail dari pemerintah mengenai dasar-dasar pengajuan penjualan kapal tersebut. Hal pertama yang ingin dikaji adalah apakah kapal perang berusia puluhan tahun itu memang sudah tidak dibutuhkan operasional.

“Pembahasan juga perlu melihat nilai aset dan apakah kapal tersebut memang sudah tidak lagi dibutuhkan untuk mendukung tugas dan kepentingan pertahanan,” ujarnya. Dengan evaluasi menyeluruh ini, Komisi I ingin memastikan tidak ada aset berharga negara yang dilepas tergesa-gesa tanpa pertimbangan strategis.

Namun, yang paling menarik adalah sorotan Dave terhadap dimensi historis kapal itu. KRI Ki Hajar Dewantara bukan sekadar aset militer biasa. Kapal ini memiliki jejak panjang dalam sejarah TNI AL dan telah digunakan sebagai kapal latihan bagi calon perwira angkatan laut selama bertahun-tahun.

“Nilai sejarah KRI Ki Hajar Dewantara juga perlu menjadi pertimbangan. Kapal ini memiliki sejarah panjang dalam pendidikan dan pembentukan personel TNI AL,” jelasnya. Pertimbangan semacam ini jarang muncul dalam diskusi penjualan aset militer, namun Dave menganggapnya cukup substansial untuk dimasukkan dalam evaluasi final.

Proses yang Transparan dan Akuntabel