Dave juga memberikan catatan penting tentang bagaimana prosedur penjualan harus dilakukan. Jika hasil kajian Komisi I memang menyimpulkan kapal tersebut sudah tidak perlu lagi, maka proses pemindahtanganan tetap harus mengikuti protokol ketat.
“Apabila hasil kajian memang dinilai sudah tidak lagi diperlukan secara operasional, proses pemindahtangannya tetap harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang optimal bagi negara,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa DPR akan menjadi gatekeeper yang ketat dalam setiap langkah transaksi.
Bagi publik, sorotan ini penting karena penjualan aset negara senilai miliaran rupiah memerlukan pengawasan keras. Transparansi dalam proses pemindahtanganan akan menjamin tidak ada kerugian finansial atau penyalahgunaan prosedur.
Sejarah KRI Ki Hajar Dewantara
KRI Ki Hajar Dewantara (pennant number 654) dibuat di Kroasia, tepatnya saat masih bernama Yugoslavia. Indonesia memesan kapal perang tersebut pada 14 Maret 1978, dan kapal mulai bertugas di TNI AL pada 31 Oktober 1981. Sejak itu, kapal perang berstandar internasional ini menjadi bagian integral dari armada pendidikan TNI AL.
Fungsi utamanya sebagai kapal latihan membuat ratusan perwira muda TNI AL pernah berlayar di kapal ini. Banyak di antara mereka yang kemudian menjadi komandan strategis di TNI AL. Itulah mengapa dimensi sejarah dan pendidikan menjadi poin yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Sementara itu, DPR dalam rapat paripurnanya pada 18 Agustus 2026 juga menerima sejumlah Surpres lain dari Presiden Prabowo Subianto, mulai dari permohonan approval calon Gubernur Bank Indonesia hingga calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di OJK.
Namun, usulan penjualan kapal perang ini menjadi sorotan tersendiri karena menyangkut aset militer dan warisan sejarah pertahanan negara.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.