Jelang Aksi 27 Agustus, BEM SI, KAMMI, dan Ormas Ibu Kota Baca Situasi Jakarta

Jakarta bersiap menghadapi gelombang aksi di depan DPR pada 27 Agustus. Sejumlah kelompok mahasiswa dan ormas mulai menyatakan sikap, sementara polisi memastikan Ibu Kota tetap kondusif.

Di satu sisi, BEM SI, KAMMI, dan ormas dari kawasan Ibu Kota sama-sama menaruh perhatian pada jalannya demo. Di sisi lain, mereka berbeda nada: ada yang menolak provokasi, ada yang menekankan hak konstitusional untuk bersuara, dan ada pula yang memilih mengawal aspirasi tanpa mengganggu ketertiban.

KAMMI paling tegas menyuarakan penolakan terhadap provokasi. Dalam jumpa pers di sebuah kafe kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Agustus 2026, Ketua KAMMI Amri Akbar mengatakan kritik dan penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, tetapi harus dijalankan secara bertanggung jawab.

“Pertama, kami menolak upaya provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Amri.

KAMMI menyebut demokrasi semestinya menjadi ruang penyampaian pendapat secara damai, bukan tempat lahirnya konflik. Sikap itu mereka sampaikan menyusul rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.

Dari Tasikmalaya, Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya juga ikut memberi pernyataan. Dalam konferensi pers di Hotel Dewi Asri, Kecamatan Singaparna, Senin, 24 Agustus 2026, mereka mengimbau masyarakat menjaga persatuan, ketertiban, dan kedewasaan berdemokrasi.

Aliansi ini menaungi DPP Gerakan Ajengan Muda, GEMP4R, dan APPSI. Ketua Umum Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya, Farhan Abdul Azis, menegaskan kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional. Namun aspirasi tak boleh ditunggangi provokasi. Mereka juga menyatakan komitmen mengawal program-program strategis pemerintah pusat.

Sementara itu, polisi menegaskan Jakarta tetap dalam pengawasan untuk menjaga situasi aman menjelang hari aksi. Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya atensi publik terhadap rencana unjuk rasa di DPR dan beragam sikap kelompok masyarakat yang mulai terbuka ke publik.

Pada 27 Agustus, sorotan ada di jalanan sekitar kompleks parlemen. Siapa membawa massa, siapa menahan diri, dan bagaimana aparat menjaga ritme ibu kota, semua akan terbaca dari langkah yang diambil pada hari itu.