Kursi pimpinan tertinggi di Bank Indonesia kini memiliki satu nama kuat. Destry Damayanti resmi dijadwalkan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di hadapan Komisi XI DPR RI pada 26 Agustus 2026. Agenda krusial ini menjadi pintu masuk penentuan arah kebijakan moneter tanah air dalam beberapa tahun ke depan.
Kepastian jadwal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Mulyadi. Dia membenarkan bahwa pihak dewan telah menyepakati waktu pelaksanaan tes bagi calon tunggal Gubernur BI pilihan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Komunikasi terkait agenda ini sudah berjalan lancar antara eksekutif dan legislatif.
Rekam Jejak Jadi Pertimbangan Utama
Nama Destry bukanlah sosok asing di koridor kebijakan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menunjuknya bukan tanpa alasan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan penekanan khusus pada rekam jejak panjang Destry. Pengalaman profesionalnya di dunia keuangan sudah teruji selama puluhan tahun, mulai dari bangku kuliah hingga pengabdian di sektor moneter.
Prasetyo menyebut keputusan Presiden berlandaskan pada kombinasi ilmu dan pengalaman lapangan. “Rekam jejak beliau, mulai dari ilmu, sarjana, sampai mengabdikan diri sekian puluh tahun di bidang keuangan,” ujar Prasetyo saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (12/8) lalu.
Bagi pemerintah, rekam jejak ini menjadi modal paling krusial untuk menakhodai Bank Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Salah satu poin paling mentereng dalam CV Destry adalah pengalamannya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI selama dua periode berturut-turut. Posisi yang sangat vital. “Beliau dua kali, dua periode menjadi Deputi Gubernur Senior. Itu salah satu alasan yang paling mendasar, tentunya kompetensi,” tambah Prasetyo menjelaskan alasan Presiden mengajukan satu nama tersebut kepada DPR.
Proses Panjang Menuju Kursi Gubernur
Uji kelayakan di DPR bukan sekadar formalitas administratif. Di dalam ruang rapat Komisi XI nanti, para wakil rakyat akan menguliti integritas, kedalaman kompetensi, hingga visi-misi Destry dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi. Setiap kata yang keluar dari Destry di meja pengujian akan menjadi pertimbangan bagi fraksi-fraksi untuk memberikan persetujuan atau sebaliknya.
Tahapan ini merupakan filter akhir. Tanpa restu parlemen, penunjukan gubernur BI tidak bisa melangkah ke tahap pelantikan. Publik pun menanti bagaimana Destry akan memaparkan strategi kebijakan moneter Indonesia di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis.
Namun, di balik penunjukan sosok Gubernur BI, masih ada satu teka-teki yang sengaja belum dibuka ke publik. Pemerintah hingga saat ini masih menutup rapat siapa kandidat yang bakal mengisi kursi Deputi Gubernur Senior BI yang ditinggalkan Destry jika nanti terpilih sebagai gubernur. Prasetyo Hadi memilih untuk tidak mendahului proses yang berjalan.
Prasetyo menegaskan bahwa urusan nama calon Deputi Gubernur Senior akan diserahkan sepenuhnya melalui mekanisme yang berlaku. Dia enggan berspekulasi atau membocorkan nama di depan media. “Kita tunggu dari, biar DPR yang menyampaikan. Saya sudah janji untuk tidak menyampaikan,” katanya singkat.
Langkah ini diambil untuk menjaga proses seleksi tetap sesuai dengan prosedur dan etika politik yang ada.
Kini semua mata tertuju pada Selasa depan. Di ruang rapat Komisi XI, nasib kebijakan moneter RI satu periode ke depan akan diuji. Destry harus menjawab tantangan para legislator untuk memastikan bahwa Bank Indonesia tetap menjadi benteng ekonomi yang kredibel dan bisa diandalkan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.