Gugatan BBC atas Trump Terhambat oleh Batas Jurisdiksi VPN

JAKARTA — gugatan BBC atas Donald Trump senilai $10 billion kini masuk ke soal yang sangat teknis: apakah 34 putaran tayang di Florida yang dipicu VPN cukup untuk menyeret broadcaster Inggris itu ke pengadilan setempat. BBC pada Senin mengajukan mosi untuk menolak amended complaint Trump di pengadilan federal Florida.

Kalau hakim mengabulkan argumen Trump, dampaknya bisa jauh melampaui kasus ini. Perusahaan media asing, layanan streaming, sampai platform online berisiko ditarik ke pengadilan negara bagian hanya karena sebagian kecil pengguna berhasil menembus geo-blocking.

gugatan BBC dan sengketa yurisdiksi Florida

BBC menegaskan program dokumenter soal kampanye pemilihan ulang Trump pada 2024 tidak pernah disiarkan atau dilisensikan di Amerika Serikat. Itu titik awal pertahanannya. Masalahnya, tim hukum Trump tetap menyatakan pengadilan Florida berwenang karena dokumenter itu disebut diputar 34 kali di negara bagian itu.

BBC membalas bahwa 34 dugaan play-starts itu berasal dari hanya 10 pengguna yang memakai VPN untuk melewati pembatasan wilayah. Dalam berkas pengadilan, BBC menyebut tindakan sepihak pihak ketiga tidak bisa memenuhi syarat kontak dengan forum state. Ia juga menegaskan tak ada pengadilan yang pernah menetapkan yurisdiksi hanya karena pengguna memaksa melewati batas geografis lewat VPN.

Singkat. Tapi besar.

Kenapa VPN jadi inti perkara

BBC memakai layanan keamanan pihak ketiga seperti GeoGuard untuk memeriksa secara teknis dan memblokir pengguna yang memakai VPN atau proxy server. Di Terms of Use, BBC juga melarang pengelakan batas wilayah. Dari sudut pandang perusahaan, ini penting karena mereka sudah memasang pagar digital, lalu justru digugat di tempat yang tidak pernah menjadi pasar resmi tayangan itu.

BBC menilai 34 stream di Florida itu hanya 0.006% dari 570,000 successful requests untuk dokumenter tersebut. Angka itu dipakai untuk menunjukkan seberapa kecil jejak Florida dibanding seluruh akses yang berhasil.

Tapi di pengadilan, perdebatan soal proporsi bisa kalah oleh satu pertanyaan yang lebih tajam: apakah pelanggaran oleh pengguna otomatis bisa jadi dasar yurisdiksi bagi penyedia konten asing?