Cegah Keracunan MBG Terulang, BGN Didorong Perkuat Sistem Keamanan Pangan

JAKARTA — sistem keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis kembali didorong untuk diperkuat setelah Perkumpulan Mitra Berdaulat Gerakan Nasional (PERMIT BGN) menilai risiko keracunan harus dicegah sejak awal, bukan baru diurus ketika dugaan kasus sudah muncul.

Dorongan itu disampaikan di Jakarta, Kamis, 3 September 2026, menyusul pelaksanaan MBG yang memiliki cakupan penerima manfaat sangat besar. Bagi PERMIT BGN, besarnya skala program justru membuat setiap celah di dapur, distribusi, dan pengawasan makanan perlu diikat dengan prosedur yang jelas, sederhana, dan mudah dijalankan petugas.

Sistem keamanan pangan MBG harus bergerak dari hulu

Ketua Umum PERMIT BGN, Sterren Silas Samberi, menegaskan bahwa pencegahan tidak cukup dibiarkan bergantung pada label makanan. Menurut dia, keamanan pangan harus dibangun lewat tata kelola dan pengawasan di setiap tahapan produksi sampai makanan dikonsumsi penerima manfaat.

“Kita tidak boleh menunggu terjadi keracunan baru kemudian mencari siapa yang salah. Yang harus kita lakukan adalah memperkuat sistem pencegahan dari awal, karena keamanan pangan harus menjadi bagian utama dari keberlangsungan MBG,” kata Sterren dalam keterangannya, Kamis, 3 September 2026.

Pernyataan itu menggeser fokus pembicaraan dari reaksi setelah kejadian ke pencegahan yang lebih disiplin. Di program dengan rantai kerja yang panjang, satu titik lemah bisa berdampak ke banyak orang. Karena itu, PERMIT BGN menilai sistem yang dipakai tidak perlu rumit, tetapi harus terukur, mudah diterapkan, dan mudah diawasi.

Tata kelola dapur jadi titik rawan yang harus dirapikan

Salah satu langkah yang ditawarkan PERMIT BGN adalah harmonisasi kewenangan antara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, yayasan, dan pemilik fasilitas. Pembagian tugas, kewenangan, serta tanggung jawab diminta dibuat jelas, dengan petunjuk teknis sebagai rujukan utama.

Jelasnya pembagian peran dinilai penting agar tidak muncul konflik kewenangan yang bisa mengganggu komunikasi, koordinasi, sampai disiplin operasional di dapur SPPG. Di lapangan, urusan seperti siapa yang memutuskan, siapa yang memeriksa, dan siapa yang bertanggung jawab atas alur kerja bisa menentukan apakah pengawasan berjalan rapat atau malah longgar.