Sabtu, 5 September 2026 WIB
BREAKING
POLITICS

Insentif Guru Non-ASN Cair, Pemerintah Minta Proses Rekening Dituntaskan

Insentif Guru Non-ASN Cair, Pemerintah Minta Proses Rekening Dituntaskan
Insentif Guru Non-ASN Cair, Pemerintah Minta Proses Rekening Dituntaskan. (Ilustrasi: AI)

Dana insentif guru madrasah Non-ASN mulai bergerak sejak 30 Juni 2026, dan Kementerian Agama meminta para penerima memastikan seluruh syarat administrasi sudah beres. Bagi ribuan guru honorer, pencairan ini jadi kabar yang langsung menyentuh urusan dapur dan biaya hidup.

Pencairan dimulai, rekening jadi penentu

Kemenag melalui Direktorat GTK Madrasah mengingatkan bahwa insentif guru dan tenaga kependidikan Non-ASN tahun 2026 hanya bisa cair jika status akun dan rekening penyalur sudah siap. Informasi yang beredar dari jalur resmi madrasah menyebut pencairan bergulir serentak mulai Selasa, 30 Juni 2026, dengan Bank Mandiri sebagai bank penyalur melalui sistem EMIS GTK DEV.

Prosedurnya tidak sama untuk semua penerima. Guru yang sudah pernah menerima insentif sebelumnya dan tidak mengganti nomor rekening tidak perlu mendatangi bank. Mereka cukup mengunduh, lalu mengunggah kembali Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM yang sudah ditandatangani ke laman EMIS GTK DEV. Setelah itu, saldo bisa dipantau langsung dari rekening masing-masing. Sederhana, tapi harus rapi. Satu berkas tertinggal, pencairan bisa tersendat.

Bedanya penerima lama dan yang baru aktivasi

Bagi penerima baru atau mereka yang mengalami perubahan data rekening, alurnya lebih panjang. Aktivasi rekening di Bank Mandiri tetap menjadi kunci sebelum dana masuk. Kemenag juga mengimbau para penerima terus memantau status akun GTK Madrasah, terutama jika statusnya belum berubah menjadi “Ditetapkan”. Status itu menandakan nama penerima sudah masuk proses pencairan.

Dari sisi nominal, insentif guru madrasah Non-ASN 2026 disebut cair pada akhir Juni dengan besaran Rp1,5 juta. Angka ini tidak besar untuk menutup semua kebutuhan, tapi cukup memberi napas tambahan di tengah beban harian guru honorer yang kerap menunggu pembayaran dengan sabar. Di lapangan, urusan seperti ini sering menentukan apakah belanja rumah tangga bisa ditutup tepat waktu atau harus menunggu lagi.

Anggaran, efisiensi, dan sorotan publik

Di saat pemerintah mendorong pencairan insentif untuk guru madrasah, isu insentif di sektor lain justru berjalan lambat. Pemerintah sebelumnya menunda rencana insentif kendaraan listrik yang sempat ditargetkan diumumkan pada Juni 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah masih menghitung skema dan alokasi anggaran, sehingga keputusan itu diundur sekitar satu bulan.

Nada kehati-hatian juga terdengar di sektor energi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan belum ada keputusan soal insentif bagi masyarakat akibat kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green. Pemerintah, kata dia, masih mengkaji sejumlah opsi, dengan prioritas tetap diarahkan ke kelompok ekonomi bawah. Sementara itu, DPR pada akhir April lalu meminta penjelasan Badan Gizi Nasional terkait insentif SPPG yang dinilai bermasalah dan memicu sorotan publik soal efisiensi anggaran.

Rangkaian ini memperlihatkan satu pola yang sama: pemerintah sedang sangat selektif membagi insentif. Di tengah tekanan fiskal dan tuntutan efisiensi, pencairan untuk guru madrasah Non-ASN justru bergerak lebih jelas karena menyentuh kelompok yang selama ini berada di garis depan layanan pendidikan. Hingga 5 September 2026, Kemenag masih menekankan satu hal yang paling menentukan: cek status akun, bereskan SPTJM, dan pastikan rekening aktif di Bank Mandiri. Itu pintunya. Insentif baru masuk kalau pintu ini terbuka.

(EV)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram

Artikel Untuk Anda