5 Gunung Api Erupsi Sekaligus, DPR Minta Negara Siapkan Sistem Mitigasi Terpadu

JAKARTA — Lima gunung api meletus dalam waktu berdekatan. Ade Ginanjar, anggota Komisi V DPR RI, langsung mengambil alarm: pemerintah tidak boleh memperlakukan setiap erupsi sebagai kejadian terpisah.

Pada Minggu, 6 September 2026, Gunung Anak Krakatau, Gunung Sinabung, Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Semeru, dan Gunung Merapi dilaporkan mengalami erupsi. Konsentrasi aktivitas vulkanik ini di tengah periode singkat mendorong Ade meminta pemerintah memastikan seluruh sistem mitigasi bencana, transportasi, meteorologi, serta pencarian dan pertolongan bergerak secara terpadu.

“Kita tidak boleh melihat setiap erupsi sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Negara harus memastikan seluruh sistem siap menghadapi kemungkinan dampak yang meluas terhadap masyarakat dan konektivitas nasional,” ujar Ade dalam keterangannya, Minggu, 6 September 2026.

Data Cepat jadi Aksi, Bukan Sekadar Informasi

Ade menilai BMKG bersama Badan Geologi/PVMBG harus memastikan informasi aktivitas gunung api dapat diterjemahkan secara cepat menjadi keputusan operasional. Bukan hanya data teknis yang diproduksi—melainkan hasil analisis yang bisa langsung memandu tindakan lapangan.

Data terkait aktivitas vulkanik, arah dan ketinggian sebaran abu, kondisi angin, cuaca, hingga potensi dampak terhadap wilayah udara dan laut harus dapat diterima dengan cepat oleh Kementerian Perhubungan, Basarnas, pemerintah daerah, operator transportasi, serta masyarakat.

“Kekuatan mitigasi tidak hanya terletak pada kemampuan mendeteksi ancaman, tetapi juga pada kemampuan negara mengubah data menjadi tindakan sebelum risiko berkembang menjadi korban,” tegasnya.

Artinya, sistem peringatan dini hanya berguna jika bisa memicu respons terkoordinasi sebelum bencana tiba. Detik-detik antara penerimaan data dan aksi operasional menentukan seberapa banyak nyawa terselamatkan.

Satu Data, Satu Koordinasi, Satu Protokol

Ade menekankan pentingnya standardisasi dalam komunikasi darurat. “Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, cepat, dan konsisten. Karena itu, satu data, satu koordinasi, dan satu protokol respons harus terus diperkuat,” tegasnya.

Fragmentasi informasi antar-lembaga adalah musuh utama respons bencana. Ketika BMKG mengeluarkan peringatan, informasi yang identik harus langsung mengalir ke Kementerian Perhubungan, bandara, pelabuhan, dan media massa tanpa distorsi atau penundaan.