DPR minta masyarakat ikuti informasi resmi soal erupsi Anak Krakatau

JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengingatkan publik untuk hanya mengandalkan sumber informasi resmi pemerintah saat menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Peringatan itu diberikan untuk mencegah panik berlebihan akibat berita tidak terverifikasi yang beredar di media sosial.

“Ikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah, BPBD, BNPB, PVMBG, serta aparat setempat,” ujar Maman saat berbicara di Jakarta, Senin lalu. Menurutnya, kepatuhan terhadap sumber resmi akan melindungi masyarakat dari misinformasi yang dapat memicu kepanikan.

Selain itu, Maman memberikan panduan praktis untuk masyarakat di wilayah terdampak. Ia merekomendasikan warga mengurangi aktivitas di luar rumah, menutup pintu dan jendela guna meminimalkan paparan abu vulkanik, serta melindungi sumber air dan makanan dari kontaminasi abu.

Desakan Penguatan Sistem Peringatan Dini

Maman kemudian menekankan bahwa pemerintah harus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi erupsi lebih lanjut. Aktivitas vulkanik memang tidak dapat dicegah sepenuhnya, namun dampaknya dapat diminimalkan melalui sistem yang solid.

“Pemerintah harus hadir dengan sistem peringatan dini yang kuat, informasi yang cepat dan akurat, serta perlindungan yang benar-benar sampai kepada masyarakat,” katanya. Legislator itu menekankan bahwa mitigasi bencana harus berjalan sejak dini, mulai dari pemantauan berkelanjutan, penyampaian data real-time kepada publik, hingga kesiapan evakuasi dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak.

Pandangan serupa juga dikemukakan anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait terus memantau perkembangan dan pergerakan sebaran abu. “Pemerintah harus memastikan informasi sampai kepada masyarakat secara cepat dan akurat,” ujarnya.

Kenneth juga mendesak agar data mengenai kondisi jalan dan jarak pandang disampaikan dengan jelas, mengingat tingginya mobilitas Jakarta dapat terganggu oleh sebaran abu signifikan.

Status Vulkanik Beberapa Gunung Berapi

Saat ini, sejumlah gunung berapi di Indonesia menunjukkan peningkatan aktivitas. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda berstatus Waspada. Sementara Gunung Semeru, Gunung Ibu di Maluku Utara, dan Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur berstatus Siaga.

Episode erupsi menerus Gunung Anak Krakatau telah berakhir setelah berlangsung selama 25 jam. Kepala Badan Geologi Lana Saria menyampaikan episode yang dimulai Jumat (4/9) pukul 23.07 WIB resmi berakhir pada Minggu (6/9) pukul 00.04 WIB.

Pasca-berakhirnya fase tersebut, aktivitas vulkanik Anak Krakatau menunjukkan karakteristik erupsi strombolian yang ditandai dengan perekaman tiga kali gempa letusan. Kendati demikian, tingkat probabilitas terjadinya letusan susulan pada periode berikutnya dinilai masih tinggi.

Sebaran Abu dan Dampak Regional

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dua klaster sebaran abu vulkanik teridentifikasi melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Bengkulu. BMKG mengintensifkan pemantauan 24 jam terhadap perkembangan aktivitas erupsi dan dampaknya pada penerbangan, transportasi, serta kondisi laut di sekitar Selat Sunda.

Dampak sebaran abu vulkanik perlu menjadi perhatian serius karena partikel dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernapasan masyarakat.

Di level daerah, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan mengusulkan pemberlakuan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara di wilayah terdampak, terutama untuk sektor non-esensial.

Ia juga meminta perlindungan tambahan bagi petugas layanan publik yang tetap bekerja di lapangan, termasuk penyediaan alat pelindung diri yang memadai.

Kenneth menekankan bahwa koordinasi lintas instansi sangat diperlukan. “Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, pemerintah wilayah, hingga aparat di lapangan harus memiliki langkah yang jelas sesuai perkembangan kondisi,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi tentang erupsi yang belum terverifikasi, karena risiko menimbulkan kepanikan dan mengganggu penanganan di lapangan.