Pemerintah Perlu Fokuskan Reformasi Kebencanaan, Mulyanto PKS: Tak Perlu Merger Besar-Besaran

Wacana perombakan struktur lembaga kebencanaan kini memicu debat hangat di Senayan. Pemerintah sempat melontarkan rencana menggabungkan seluruh Badan Geologi ke dalam tubuh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Langkah ini langsung mendapat respons tajam dari politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto.

Mulyanto secara tegas menolak gagasan merger besar-besaran tersebut. Ia menilai pemerintah justru sedang salah sasaran. Fokus utama negara saat ini seharusnya terletak pada penguatan kapasitas dalam pengelolaan, pemantauan, serta sistem peringatan dini bencana yang jauh lebih tangguh.

Bagi Mulyanto, merombak struktur organisasi secara masif hanya akan membuang energi tanpa memberikan dampak nyata di lapangan.

“Jangan sampai semangat memperkuat mitigasi bencana berubah menjadi merger besar-besaran yang tidak perlu,” ujar Mulyanto lewat keterangan tertulisnya, Jumat (11/9/2026). Ia menekankan bahwa reformasi kebencanaan membutuhkan pendekatan presisi, bukan sekadar perombakan administratif yang membingungkan.

Integrasi Selektif sebagai Solusi

Alih-alih melebur seluruh Badan Geologi, Mulyanto menawarkan jalan tengah. Ia mengusulkan agar pemerintah hanya mengintegrasikan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) ke dalam BMKG. Menurutnya, langkah ini jauh lebih masuk akal secara fungsional.

Alasannya cukup kuat. PVMBG memiliki irisan tugas yang sangat dekat dengan mandat BMKG. Keduanya bergerak di bidang pemantauan dan peringatan dini bencana. PVMBG memegang tanggung jawab atas pemantauan gunung api, gerakan tanah, serta mitigasi bencana geologi lainnya.

Sementara itu, BMKG selama ini menjadi garda terdepan dalam urusan gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, hingga pemantauan klimatologi nasional.

“Secara fungsi, PVMBG dan BMKG memang berada dalam satu rumpun besar. Integrasi keduanya jauh lebih relevan dibandingkan menarik seluruh Badan Geologi ke bawah atap BMKG,” papar mantan Anggota Komisi Energi DPR RI ini. Dengan menyatukan dua lembaga yang memiliki napas operasional serupa, efisiensi koordinasi diyakini bisa meningkat tanpa harus membongkar struktur organisasi secara total.

Risiko Fragmentasi Prioritas

Penolakan Mulyanto bukan tanpa dasar. Badan Geologi memiliki cakupan tugas yang jauh lebih luas daripada sekadar urusan bencana. Di dalamnya terdapat fungsi krusial terkait survei geologi, pengelolaan sumber daya mineral, hingga urusan air tanah dan geologi lingkungan.

Tugas-tugas ini seringkali bersifat teknis-administratif dan sangat berbeda dengan ritme kerja tanggap bencana yang menuntut kecepatan tinggi.

Jika semua fungsi tersebut dipaksa masuk ke dalam satu organisasi besar di bawah BMKG, Mulyanto mengkhawatirkan terjadinya fragmentasi prioritas. Ia menilai perhatian terhadap aspek mitigasi bencana bisa terdistraksi oleh tumpukan tanggung jawab lain yang bersifat non-bencana. Fokus yang terpecah inilah yang justru berbahaya bagi keselamatan masyarakat saat ancaman bencana datang secara tiba-tiba.

Gagasan ini memantik urgensi baru bagi pemerintah untuk meninjau ulang rencana mereka. Kritik dari legislatif ini menekankan bahwa reformasi bukan soal mengganti papan nama kantor atau memindahkan hierarki kepegawaian. Reformasi kebencanaan yang substansial menuntut ketajaman operasional dan sinkronisasi data, bukan sekadar konsolidasi besar-besaran yang berisiko menciptakan birokrasi gemuk.

Hingga kini, publik masih menunggu kepastian arah kebijakan pemerintah. Apakah mereka akan tetap kukuh pada rencana penggabungan besar, atau mulai melirik pendekatan yang lebih spesifik seperti yang disarankan Mulyanto. Ketegasan pemerintah dalam memilih jalur reformasi akan menjadi penentu seberapa kuat Indonesia merespons ancaman bencana di masa depan.