Filep Wamafma minta RUU Reforma Agraria lindungi hak ulayat Papua

“Tujuannya mencegah konflik akibat pemberian izin atau konsesi ketika status wilayah adat belum diselesaikan,” ujarnya. Ini bukan formalitas. Konflik tanah di Papua sudah lama mengakar, dan pemberian konsesi tanpa dasar verifikasi hanya akan menambah ketegangan.

FPIC: Persetujuan yang Sungguh-sungguh

Filep juga mendesak RUU mengoperasionalkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa), atau dalam istilah internasional, Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Bukan persetujuan yang dipaksa, bukan persetujuan setelah keputusan sudah diambil, dan bukan persetujuan dari informasi yang tidak lengkap.

“Persetujuan masyarakat adat harus diberikan secara bebas tanpa tekanan, sebelum keputusan pelaksanaan proyek, serta memberikan ruang untuk menolak atau meminta perubahan terhadap rencana tersebut,” terangnya.

Prinsip ini terutama krusial untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berdampak serius terhadap masyarakat adat. Sampai saat ini, banyak PSN berjalan tanpa konsultasi bermakna dengan komunitas lokal.

Sistem Informasi Agraria Terintegrasi

Untuk mencegah kekacauan administratif, Filep menekankan perlunya Sistem Informasi Agraria dan Wilayah Adat Nasional yang terintegrasi. Sistem ini perlu memuat data komprehensif: masyarakat hukum adat, batas wilayah, hak ulayat, tanah individual, hutan adat, izin dan konsesi, hak guna usaha, hak pengelolaan, kawasan hutan, wilayah pertambangan, PSN, hingga catatan konflik agraria.

“Masalah tumpang tindih kewenangan dan konsesi memang sedang menjadi salah satu isu yang disoroti dalam pembahasan RUU,” kata Filep. Data tersentralisasi bukan solusi ajaib, tapi minimal mengurangi kasus izin berbenturan atau konsesi diberikan di atas wilayah yang statusnya masih sengketa.

Desakan Filep mencerminkan kekhawatiran yang nyata: tanpa perlindungan tegas dalam RUU Reforma Agraria, masyarakat adat Papua bisa saja justru kehilangan lebih banyak. Reforma yang dimaksudkan untuk mengoreksi ketimpangan bisa berbelok menjadi instrumen perampasan baru, hanya dalam jubah reformasi. Itulah mengapa kekhususan Papua bukan permintaan sepele, tapi kebutuhan substansial.