WASHINGTON — Pengadilan banding federal di Amerika Serikat menolak upaya pemerintahan Donald Trump untuk mempertahankan pembangkit batu bara Michigan tetap beroperasi, Jumat waktu setempat. Putusan ini memukul keputusan Departemen Energi yang sebelumnya memaksa J.H. Campbell Generating Plant terus menyala meski jadwal pensiunnya sudah ditetapkan.
Dampaknya bukan kecil. Sengketa soal pembangkit batu bara Michigan itu kini jadi salah satu ujian utama bagi penggunaan kewenangan darurat oleh pemerintah Trump untuk mencegah beberapa pembangkit batu bara lain tutup di berbagai negara bagian.
Pembatalan perintah darurat atas pembangkit batu bara Michigan
U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit memutuskan bahwa Departemen Energi telah melampaui kewenangan hukumnya ketika memerintahkan pabrik berusia 64 tahun itu tetap beroperasi melewati tanggal pensiun yang sudah dijadwalkan tahun lalu. Panel tiga hakim menyatakan tidak ada keadaan darurat yang sah menurut hukum federal.
Hakim Cornelia Pillard menulis bahwa ketentuan dalam Federal Power Act yang memungkinkan perintah darurat “is essentially a narrow, last-resort backstop,”. Ia juga menyebut pembalikan atas pensiun yang “long and carefully planned” itu mengganggu, dan menegaskan tidak ada “‘emergency’ within the meaning” dari undang-undang yang berlaku.
Biaya membengkak, tagihan berpotensi ditanggung publik
Menurut financial filings, mempertahankan pembangkit batu bara Michigan itu setelah jadwal pensiun Mei 2025 telah menimbulkan biaya sekitar $259 million sejauh ini. Pihak penentang kebijakan menilai beban itu pada akhirnya akan jatuh ke rumah tangga dan pelaku usaha di Midwest.
Kelompok lingkungan dan tiga negara bagian — Michigan, Illinois, dan Minnesota — menggugat kebijakan tersebut ke pengadilan. Mereka menilai perintah untuk terus mengoperasikan pembangkit tua itu justru membuat tagihan listrik naik dan memicu polusi udara serta air yang sebenarnya bisa dihindari.
Bagian dari rangkaian sengketa yang lebih luas
Kasus di Michigan bukan satu-satunya. Pemerintahan Trump juga menghadapi berbagai tantangan hukum lain setelah memakai kewenangan darurat untuk menghentikan penutupan sekitar setengah lusin pembangkit batu bara di negara bagian lain, termasuk Indiana, Colorado, Florida, dan Washington state.
Di Pennsylvania, sebuah fasilitas minyak dan gas juga diperintahkan menjaga operasi turbin sebagai pengaman terhadap potensi kekurangan pasokan listrik di jaringan mid-Atlantic. Bagi para pengkritik, pola itu menunjukkan pemerintah mencoba memperpanjang umur aset fosil yang sudah mahal, rapuh, dan tetap menimbulkan beban kesehatan bagi warga sekitar.
Respons kelompok lingkungan
Ted Kelly, U.S.
clean energy director di Environmental Defense Fund, mengatakan putusan tersebut menolak kampanye nasional pemerintahan Trump untuk memaksa “unreliable, aging coal plants that are bleeding money and polluting communities to stay online.” Ia menyebut langkah Departemen Energi sebagai tindakan yang memaksa keluarga dan bisnis di Midwest membayar ratusan juta dolar untuk pembangkit yang seharusnya sudah ditutup lebih dari setahun lalu.
Sanjay Narayan, pengacara Sierra Club, juga menyebut keputusan itu sebagai kemenangan bagi keluarga di Midwest yang “paying to keep this old, expensive and dirty power plant online.” Menurut dia, pemerintah Trump terus mengerahkan segala cara untuk menopang bahan bakar fosil yang mahal dengan biaya publik, namun agenda itu tidak akan berhasil.
Departemen Energi belum langsung merespons permintaan komentar. Sementara itu, putusan pengadilan banding ini diperkirakan akan memperkuat posisi lawan-lawan kebijakan serupa yang masih menunggu nasib perintah darurat lain di berbagai wilayah Amerika Serikat.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.