Akhir Polemik Isu Pemakzulan Masinto dari Kursi Bupati Tapteng

MEDAN — Polemik pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu akhirnya menemukan titik perdamaian. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun tangan melakukan mediasi langsung, dan hasilnya kedua belah pihak mencapai solusi saling menguntungkan.

“Sudah ada solusi, sudah ada win-win solution (damai). Iya (Mendagri turun). Kalau arahan dari Mendagri, supaya duduk bersama untuk menanggulangi bencana-bencana alam ini,” kata Wakil Ketua DPRD Tapteng Joneri Sihite saat dikonfirmasi kumparan, Jumat (11/9).

Ketegangan dimulai ketika lima fraksi DPRD — Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN — mengwacanakan pemakzulan Masinton. Kritik mereka tertuju pada pengelolaan APBD yang dinilai tidak profesional, penyerapan anggaran rendah hanya mencapai 30% per Agustus 2026, dan penanganan bantuan pascabencana yang tertinggal dibanding kabupaten lain.

Tekanan di DPRD muncul karena Masinton dinilai tidak responsif terhadap aspirasi dewan. Joneri, yang juga Ketua DPD Golkar Tapteng, menyebut sejumlah persoalan administratif masih belum tertata. “Misalnya, masih ada 60% pejabat di OPD yang status Plh (Penjabat). Padahal Masinton sudah pejabat definitif, dan aturannya Plh paling lama 3 bulan,” ujarnya.

Gubernur dan Mendagri Intervensi

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution ikut merespons dengan menekankan dampak nyata ke masyarakat. Daerah Tapteng masih mencatat penyaluran bantuan bencana yang lambat dibanding wilayah lain. Bobby meminta DPRD dan Pemkab Tapteng memprioritaskan penyelesaian pascabencana sebelum menyelesaikan perseteruan internal.

“Apalagi itu daerah bencana. Sebagai daerah bencana, kita tahu Tapteng salah satu daerah yang hari ini penyaluran bantuannya masih sedikit lambat dibandingkan daerah-daerah yang lain,” kata Bobby di Medan, Rabu (9/9).

Tito Karnavian kemudian mengirim tim dari Kementerian Dalam Negeri ke Tapanuli Tengah untuk melakukan mediasi antara DPRD dan Masinton. Langkah ini terbukti efektif membuka ruang dialog yang sebelumnya tertutup.

PDIP Minta Proses Hukum Jelas

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, yang merupakan partai dari Masinton, merespons dengan mengajukan pendekatan prosedural. Ganjar meminta DPRD terlebih dahulu memanggil Masinton untuk klarifikasi, memastikan ada pelanggaran nyata sesuai Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Musti ada kejelasan pelanggaran sesuai ketentuan ini,” kata Ganjar saat dikonfirmasi, Kamis (10/9). Ia juga menilai upaya mediasi oleh Mendagri sangat membantu meredakan ketegangan sebelum proses impeachment berjalan panjang.

Proses Panjang Ditunda

Joneri menjelaskan bahwa wacana pemakzulan memiliki tahapan hukum yang rumit. Dimulai dari hak bertanya (interpelasi), kemudian hak angket, hak penyidikan, baru berakhir dengan impeachment. Proses tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan.

Dengan kompromi yang tercapai, fokus bergeser ke prioritas bersama: mempercepat penyerapan anggaran dan penanganan pascabencana. DPRD dan Pemkab Tapteng telah menyetujui sembilan dari 10 poin Ranperda APBD 2027, mencakup alokasi untuk peralatan pertanian (Rp10 miliar), nelayan (Rp10 miliar), beasiswa korban bencana (Rp20 miliar), becak (Rp3 miliar), dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Hanya satu poin yang tertunda: pembangunan kelanjutan kantor pemerintah Tapteng. Sementara itu, tunjangan DPRD telah disetujui untuk pencairan.

Resolusi ini menunjukkan bahwa mediasi tingkat nasional mampu memecah kebuntuan lokal. Kunci perdamaian adalah komitmen bersama untuk mengesampingkan pertikaian internal demi kepentingan masyarakat yang masih mengalami krisis bencana alam.