G30S PKI Adalah Apa? Sejarah Lengkap 30 September 1965, 7 Pahlawan Revolusi & Fakta

JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Malam ini, tepat 61 tahun lalu, Indonesia diguncang peristiwa paling kelam dalam sejarah modernnya. Gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S/PKI, merupakan aksi penculikan dan pembunuhan tujuh perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang mengubah arah bangsa dari Orde Lama menuju Orde Baru.

Peristiwa tragis ini selalu diperingati setiap 30 September malam hingga 1 Oktober dini hari, menjadi pengingat akan titik balik krusial yang membentuk lanskap politik dan sosial Indonesia.

Definisi Resmi G30S/PKI

Menurut narasi sejarah resmi yang banyak diajarkan di masa Orde Baru, G30S adalah sebuah gerakan yang bertujuan menggagalkan konspirasi Dewan Jenderal. Kelompok ini disebut-sebut akan menggulingkan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober 1965.

Gerakan ini dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalyon I Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Ia mendapat dukungan dari pasukan Divisi Diponegoro, Brawijaya, serta unsur-unsur Partai Komunis Indonesia (PKI).

Versi resmi juga menunjuk PKI sebagai dalang intelektual di balik gerakan ini, terutama melalui Biro Khusus PKI yang dikepalai oleh Sjam Kamaruzaman. Tujuan utama mereka, menurut versi ini, adalah untuk menjadikan Indonesia negara komunis. Nama G30S/PKI sendiri mulai digunakan secara resmi setelah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dan penumpasan gerakan tersebut, guna menekankan keterlibatan PKI.

Kronologi Malam 30 September 1965

Peristiwa G30S/PKI terjadi dalam rentang waktu yang singkat namun penuh gejolak. Pasukan dari Jawa Tengah, terdiri dari Batalyon 454 Diponegoro dan Batalyon 530 Brawijaya, mulai memasuki Jakarta pada sore hari 30 September 1965 dengan alasan mengikuti latihan Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober di Lubang Buaya.

Pukul 21.00 WIB, pasukan Letkol Untung mulai bergerak dari Lubang Buaya, Halim, menuju rumah-rumah target. Antara pukul 00.30 hingga 04.30 dini hari tanggal 1 Oktober, penculikan terjadi di tujuh rumah jenderal di Jakarta Selatan dan Menteng. Tiga jenderal tewas di tempat karena melakukan perlawanan, sementara tiga lainnya diculik hidup-hidup. Satu ajudan turut menjadi korban salah sasaran.

Pada pukul 05.30 WIB, Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta berhasil dikuasai oleh kelompok G30S. Mereka menyiarkan Dekrit No. 1 yang menyatakan bahwa Dewan Jenderal telah digagalkan dan kekuasaan diambil alih oleh Dewan Revolusi. Pagi harinya, jenazah para jenderal yang tewas atau dibunuh dimasukkan ke dalam sumur tua di Desa Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Namun, gerakan ini tak bertahan lama. Antara pukul 12.00 hingga 21.00 WIB, Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), mengambil alih komando. Ia berhasil menguasai kembali RRI dan Kostrad, serta menutup pangkalan Halim. Soeharto kemudian mengumumkan bahwa G30S adalah sebuah pemberontakan PKI. Gerakan ini pun berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 12 jam.

Pahlawan Revolusi dan Korban

Jenazah para korban ditemukan pada 3 Oktober 1965 di sumur Lubang Buaya, berkat informasi dari polisi Sukitman. Pengangkatan jenazah dilakukan pada 4 Oktober, dan pemakaman kenegaraan diselenggarakan pada 5 Oktober di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Mereka yang gugur kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi:

Satu target utama, Jenderal A.H. Nasution, berhasil lolos dari penculikan. Namun, putrinya, Ade Irma Suryani Nasution yang baru berusia 5 tahun, tertembak dan wafat pada 6 Oktober.

Implikasi Pasca-G30S/PKI

Setelah kegagalan G30S, serangkaian peristiwa besar terjadi. Pada 1-2 Oktober 1965, Soeharto memimpin operasi penumpasan G30S, merebut kembali Pangkalan Halim, dan para pemimpin G30S seperti Untung, Latief, dan Soepardjo melarikan diri.

Kemudian, antara Oktober 1965 hingga Maret 1966, terjadi penumpasan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI serta organisasi sayapnya seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, dan BTI di Jawa, Bali, dan Sumatera. Korban jiwa dalam peristiwa ini diperkirakan mencapai 500 ribu menurut versi pemerintah, sementara beberapa peneliti menyebut angka 500 ribu hingga lebih dari 1 juta jiwa. Ini menjadi salah satu periode paling kelam dalam sejarah Indonesia yang masih memicu perdebatan sejarawan.

Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar, sebuah dokumen yang menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Setahun kemudian, pada 1967, PKI resmi dibubarkan. Ketetapan MPRS XXV/1966 melarang ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, sebuah aturan yang masih berlaku hingga saat ini.

Selama era Orde Baru (1966-1998), film Pengkhianatan G30S/PKI (1984) karya Arifin C. Noer menjadi tontonan wajib bagi siswa setiap 30 September. Kebijakan ini dihentikan setelah Reformasi 1998, yang kemudian memicu perdebatan historiografi. Penelitian alternatif, seperti Cornell Paper oleh Benedict Anderson & Ruth McVey, John Roosa, dan lainnya, mulai mempertanyakan peran tunggal PKI, menyoroti konflik internal AD, peran Soeharto, serta dugaan keterlibatan CIA.

Berbagai Sudut Pandang Sejarah

Peristiwa G30S/PKI memunculkan beberapa perspektif sejarah yang berbeda, terutama yang diajarkan di lingkungan akademik:

• Versi Resmi Orde Baru: Menegaskan bahwa PKI adalah dalang tunggal yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan Komunisme, dan G30S adalah pemberontakan PKI.
• Versi Akademik Kritis: Melihat G30S sebagai hasil konflik internal AD antara kelompok progresif dan Dewan Jenderal. PKI terlibat, tetapi bukan sebagai dalang tunggal, dan ada dinamika kekuasaan antara Soekarno dan Soeharto.
• Versi Korban dan HAM: Berfokus pada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pasca-G30S dan menuntut rekonsiliasi serta pengakuan negara terhadap korban 1965/1966.

Kurikulum Merdeka yang diterapkan mulai tahun 2022 mengajarkan G30S sebagai peristiwa pemberontakan yang mengancam Pancasila, sembari mendorong siswa untuk berpikir kritis dengan menganalisis berbagai sumber.

Peringatan 30 September Hari Ini

Setiap tahun, peringatan G30S dan Hari Kesaktian Pancasila tetap menjadi momen penting. Di Istana Negara, upacara digelar di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya setiap 1 Oktober, dipimpin oleh Presiden.

Banyak sekolah saat ini memutar film dokumenter versi baru dari Kemendikbud, menggantikan film wajib era Orde Baru. TVRI dan RRI juga menyiarkan program khusus pada malam 30 September. Di media sosial, tagar #G30SPKI dan #HariKesaktianPancasila selalu menjadi tren.

Bagi masyarakat yang ingin mengenang lebih dekat, Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, dengan sumur maut dan diorama, serta Museum Pahlawan Revolusi di rumah masing-masing jenderal di Jakarta, tetap terbuka untuk dikunjungi.