Pemerintah Kejar Investasi Rp2.258 Triliun demi Pertumbuhan 6 Persen

Ketidakpastian global menguji ketahanan ekonomi dan keamanan Indonesia. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027, dengan kebutuhan investasi yang disebut mencapai Rp 2.218 triliun hingga Rp 2.258 triliun.

Target investasi itu disampaikan dalam keterangan Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto. Pada saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa ancaman terhadap Indonesia juga dapat datang lewat gangguan ekonomi, pencurian kekayaan, dan penyelundupan.

Prabowo menyampaikan peringatan tersebut dalam pidato Peringatan HUT TNI ke-81, Senin (5/10/2026). Ia meminta TNI terus belajar dan berlatih karena bentuk perang tidak selalu berupa kontak fisik.

Investasi Rp 2.258 T dan target pertumbuhan

Menurut Haryo, pemerintah memperkirakan investasi nasional perlu tumbuh 8-9% untuk mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027. Kebutuhan modal yang disebutkan berada pada rentang Rp 2.218 triliun hingga Rp 2.258 triliun, bukan satu angka tunggal.

Rentang itu juga muncul dalam pemberitaan Katadata dan Detik Finance. Kedua sumber pembanding menyebut kebutuhan investasi yang sama, meski waktu keterangan Haryo yang dicantumkan berbeda: Detik Finance menyebut Minggu (4/10/2026), sedangkan Katadata mengutip keterangan yang diberitakan pada Senin (5/10).

Haryo menempatkan transisi energi dan pembangunan infrastruktur digital sebagai penggerak pertumbuhan. Pemerintah juga mendorong ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta ketahanan pangan, energi, dan air sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.

Ia menyebut energi bersih yang terjangkau perlu berjalan seiring dengan percepatan infrastruktur digital. Keduanya dibutuhkan untuk membangun iklim investasi yang berdaya saing dan menopang pertumbuhan jangka panjang, menurut keterangan tertulis yang dikutip Detik Finance.

Energi dan jaringan listrik jadi penopang investasi

Rencana investasi itu beririsan dengan kebutuhan listrik industri dan pusat data. Pemerintah memperkirakan kebutuhan listrik mencapai 700-800 terawatt hour (TWh) pada 2030, sejalan dengan perkembangan industri dan pusat data yang memerlukan pasokan andal.

Dalam bahan Detik Finance dan Katadata, pemerintah juga disebut mengarahkan peningkatan kapasitas pembangkit energi terbarukan hingga 100 GW peak. Pembangunan jaringan transmisi ditargetkan mencapai 47.758 kilometer-sirkuit untuk mendukung keandalan pasokan listrik.