Sudaryono Ungkap 1.100 Dapur MBG Tak Bisa Beroperasi, Ini Alasannya!

JAKARTA — Sebanyak 1.100 dapur MBG belum bisa melayani penerima manfaat karena belum memperoleh Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sementara (SPS). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan hal itu di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Akibatnya, dapur-dapur yang belum mendapat SPS tidak dapat beroperasi untuk menyalurkan Makan Bergizi Gratis. BGN masih mengevaluasi kelayakan dapur dan memeriksa data penerima sebelum menerbitkan surat penetapan.

Sudaryono menyebut saat ini ada 27.022 dapur yang beroperasi. Sementara itu, sekitar 1.100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum menerima SPS, sehingga belum diizinkan melayani penerima manfaat.

Dapur kecil dan data penerima diperiksa

BGN menahan penerbitan SPS antara lain karena jumlah penerima manfaat di sejumlah dapur tercatat di bawah 1.000 orang. Menurut Sudaryono, kondisi itu perlu ditelusuri untuk memastikan dapur memadai dan jumlah penerimanya sesuai data.

“Maka karena di bawah 1.000 kita cek, dapurnya layak apa tidak gitu. Kalau sedikit kan bisa jadi dapurnya kecil, mungkin tidak begitu layak, maka harus kita evaluasi,” kata Sudaryono.

Ia juga mengatakan jumlah penerima manfaat merujuk pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang memuat data jumlah siswa di sekolah. BGN menemukan sebagian data Dapodik belum diperbarui. Ketidaksesuaian itu dapat memengaruhi penghitungan penerima manfaat yang menjadi dasar layanan dapur.

“Ternyata kami temukan bahwa data Dapodik ini juga ada yang tidak ter-update,” ujar Sudaryono.

Pemeriksaan ini berdampak langsung pada sekolah dan penerima manfaat yang dilayani SPPG terkait. Selama SPS belum terbit, dapur tidak bisa mendistribusikan makanan melalui program MBG. Karena itu, pembaruan data siswa dan evaluasi kondisi dapur menjadi bagian penting sebelum layanan dapat dimulai.

Sekitar 500 SPPG berstatus suspend

Dari sekitar 1.100 SPPG yang belum mendapat SPS, Sudaryono menyebut sekitar 500 di antaranya masih berstatus suspend. Penyebabnya beragam, termasuk persoalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), laporan keracunan makanan, serta kebutuhan perbaikan.

“Suspend itu ya karena IPAL, atau karena pernah ada pernah keracunan makanan, kemudian ada perbaikan macam-macam, itu ada sekitar 500 (SPPG),” ungkapnya.

Angka suspend itu menunjukkan sebagian dapur memerlukan penanganan sebelum kembali melayani. BGN perlu memastikan persoalan yang mendasari penangguhan telah dievaluasi, sementara penerbitan SPS untuk dapur lain bergantung pada pemeriksaan kelayakan dan pembaruan data penerima.

Sudaryono mengatakan BGN telah mengeluarkan SPS, termasuk penerbitan tahap kedua yang terakhir dilakukan pada Minggu sebelum ia menyampaikan keterangan tersebut. Ia tidak merinci kapan seluruh 1.100 dapur akan menerima surat itu. Untuk saat ini, SPPG yang belum mendapat SPS tetap tidak dapat melayani penerima manfaat.