JAKARTA — Proyek pemerintah masih menjadi penopang utama pekerjaan PT PP (Persero) Tbk (PTPP). Hingga Agustus 2026, PTPP mencatat kontrak baru senilai Rp9,3 triliun, dengan 66 persen berasal dari proyek yang didanai pemerintah.
Nilai kontrak baru itu mencakup pekerjaan di sejumlah sektor, terutama jalan dan jembatan. Bagi PTPP, komposisi proyek serta pengelolaan risikonya menjadi pertimbangan penting saat memilih pekerjaan, sejalan dengan strategi perusahaan memperkuat bisnis inti.
Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan perusahaan tidak hanya mengejar nilai kontrak. Perseroan juga mempertimbangkan mutu pekerjaan dan kemungkinan kontribusinya terhadap kinerja.
“PTPP terus mengedepankan selektivitas dalam memperoleh kontrak baru dengan mempertimbangkan kualitas kontrak, profil risiko, serta potensi kontribusinya terhadap kinerja Perseroan,” kata Joko dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Kontrak PTPP didominasi proyek jalan dan jembatan
Berdasarkan sumber pendanaan, proyek pemerintah menyumbang 66 persen dari kontrak baru hingga Agustus 2026. Proyek swasta berkontribusi 18 persen, sementara proyek BUMN menyumbang 16 persen.
Susunan itu menunjukkan besarnya peran proyek pemerintah dalam portofolio baru perusahaan. Proyek swasta dan BUMN tetap memberi tambahan sumber pekerjaan, meski porsinya lebih kecil.
Dari lini bisnis, jalan dan jembatan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 38 persen. Sektor gedung menyusul dengan 18 persen, sedangkan smelter dan pertambangan menyumbang 16 persen.
Sektor lain juga masuk dalam portofolio. Rumah sakit dan bandara masing-masing menyumbang 8 persen, infrastruktur air 6 persen, sekolah 3 persen, pelabuhan 2 persen, serta sumber daya air 1 persen.
Ragam proyek tersebut memberi gambaran tentang jenis pekerjaan yang mengisi kontrak baru PTPP. Namun, dominasi pendanaan pemerintah sekaligus membuat asal pendanaan menjadi faktor penting dalam membaca komposisi portofolio perusahaan.
Proyek baru pada Agustus dan strategi bisnis inti
Pada Agustus 2026, PTPP memperoleh sejumlah pekerjaan baru, termasuk pembangunan Jalan Hauling Batubara Stage III senilai Rp970 miliar. Perusahaan juga mendapatkan proyek pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitan Mebidang di Medan senilai Rp538,5 miliar.
Perseroan turut mencatat proyek lanjutan Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta sebagai perolehan kontrak pada periode tersebut. Proyek-proyek itu memperlihatkan bahwa tambahan pekerjaan PTPP berasal dari beberapa jenis infrastruktur, bukan hanya satu lini bisnis.
Bagi perusahaan konstruksi, seleksi proyek berpengaruh pada kualitas pekerjaan yang dikelola dan risiko yang harus ditanggung. Karena itu, PTPP menyatakan akan menjaga disiplin manajemen risiko sambil memanfaatkan kemampuan serta pengalaman perusahaan untuk mencari pekerjaan di berbagai sektor.
Joko menyebut langkah tersebut sejalan dengan strategi Back to Core, yakni penguatan bisnis inti. Fokusnya, menurut perusahaan, mencakup kualitas kontrak, profil risiko yang terukur, serta portofolio proyek yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
“Sejalan dengan strategi Back to Core, kami akan terus memperkuat bisnis inti dan menjaga kualitas portofolio proyek guna mendukung pertumbuhan Perseroan yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Joko.
PTPP sebelumnya memproyeksikan kontrak baru sepanjang 2026 mencapai Rp23,5 triliun. Proyeksi itu disampaikan pada Desember 2025, seiring rencana perusahaan memperkuat bisnis inti konstruksi dan menata portofolio usaha.
Dalam perkembangan terpisah, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia pada 2 Oktober 2026 menyatakan proses penggabungan PTPP, Adhi Karya, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya akan menjadi prioritas dalam konsolidasi BUMN Karya. Joko mengatakan PTPP tetap akan mengoptimalkan kemampuan dan pengalaman perusahaan dengan memperhatikan mutu pekerjaan dan disiplin risiko.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.