Asosiasi Hotel Thailand Tolak Pajak Keberangkatan, Khawatir Turis Berkurang

BANGKOK — Asosiasi Hotel Thailand (THA) menolak rancangan pajak keberangkatan sebesar 1.000 baht atau sekitar Rp 500 ribu untuk penumpang pesawat yang meninggalkan Thailand. Asosiasi menilai pungutan itu dapat menaikkan biaya perjalanan dan mengurangi daya saing pariwisata negara tersebut.

Presiden THA Thienprasit Chaiyapatranun menyatakan asosiasi telah mengirim surat keberatan kepada Direktur Jenderal Departemen Pendapatan Thailand pada Jumat (9/10/2026). Surat itu menolak rancangan Undang-Undang Pajak Keberangkatan yang sedang dibahas pemerintah.

Departemen Pendapatan Thailand membuka konsultasi publik atas usulan tersebut pada 30 September hingga 29 Oktober 2026. Rancangannya menetapkan pajak awal 1.000 baht setiap kali penumpang dari semua kewarganegaraan meninggalkan Thailand melalui jalur udara, dengan batas maksimal 5.000 baht (Rp 2,6 juta) per keberangkatan.

Pungutan yang masih diusulkan bisa menambah biaya perjalanan

Melansir The Nation pada Minggu (11/10), THA memperingatkan tambahan biaya itu berisiko menekan permintaan perjalanan udara. Dampaknya, menurut asosiasi, dapat menjalar ke hotel, maskapai, operator tur, restoran, hingga usaha lokal yang bergantung pada pengunjung.

Jika seluruh pungutan yang tengah dibahas diterapkan, wisatawan mancanegara berpotensi membayar total hingga 2.570 baht (Rp 1,3 juta) per orang untuk satu perjalanan. Jumlah itu mencakup biaya layanan penumpang internasional (PSC) sebesar 1.120 baht (Rp 590 ribu), usulan biaya wisatawan mancanegara 450 baht (Rp 240 ribu), serta pajak keberangkatan 1.000 baht.

Status ketiga biaya itu berbeda. Saat ini hanya PSC yang berlaku, sedangkan biaya wisatawan mancanegara dan pajak keberangkatan masih berupa usulan dan belum diterapkan.

Biaya kumulatif tersebut lebih terasa bagi rombongan keluarga. Untuk keluarga beranggotakan empat orang, jumlah pungutan berpotensi mencapai 10.280 baht (Rp 5,4 juta), sebelum menghitung hotel, transportasi lokal, dan pengeluaran lain selama perjalanan.

THA khawatir pajak keberangkatan Thailand mengurangi daya saing

THA menilai wisatawan dapat memilih destinasi lain yang menawarkan biaya lebih rendah. Kekhawatiran itu muncul ketika ketidakpastian ekonomi global, konflik internasional, dan kenaikan biaya perjalanan turut memengaruhi keputusan bepergian.

Dampaknya bukan hanya soal tambahan pengeluaran di bandara. Jika biaya membuat jumlah wisatawan turun, hotel dan pelaku usaha pariwisata berpotensi kehilangan pengunjung serta pendapatan. Bagi maskapai, perubahan permintaan juga dapat memengaruhi keputusan untuk mempertahankan frekuensi penerbangan atau membuka rute baru.

Asosiasi mengingatkan hubungan antara perjalanan warga Thailand ke luar negeri dan kedatangan wisatawan asing. Bila pajak mendorong warga Thailand mengurangi perjalanan ke luar negeri, penumpang pada sejumlah rute internasional dapat berkurang. Maskapai kemudian berpotensi memangkas frekuensi penerbangan atau menunda pembukaan rute.

Pengurangan layanan udara dapat membatasi pilihan perjalanan bagi wisatawan asing yang hendak berkunjung ke Thailand. Rantai dampaknya bisa sampai ke hotel dan usaha lokal, terutama bila jumlah pengunjung melemah.

Asosiasi minta pemerintah meninjau rancangan

THA meminta pemerintah mempertimbangkan konsekuensi usulan itu terhadap jumlah penumpang, kelangsungan rute penerbangan, pendapatan pariwisata, lapangan kerja, dan penerimaan pajak. Asosiasi juga mendorong pemerintah membandingkan pungutan Thailand dengan biaya di negara pesaing kawasan.

Rekomendasi THA adalah meninjau ulang dan menghentikan rancangan pajak dalam bentuk saat ini. Jika pemerintah tetap melanjutkannya, asosiasi meminta kajian dampak ekonomi dipublikasikan, disertai pertimbangan atas besaran tarif, batas maksimal, serta kelompok yang akan dikenai pajak.

THA menyatakan mendukung kebijakan fiskal yang berkelanjutan, tetapi berpendapat kebijakan baru tidak seharusnya mengorbankan daya saing Thailand sebagai destinasi wisata internasional. Konsultasi publik atas rancangan pajak dijadwalkan berlangsung hingga 29 Oktober 2026.