JAKARTA — Rencana pembagian HP gratis dan pembukaan rekening tanpa biaya menjadi salah satu berita populer pada Selasa (13/10). Pada hari yang sama, pemerintah Thailand mempertimbangkan pajak keberangkatan sebesar 1.000 baht atau sekitar Rp 537.720 bagi turis lokal maupun asing.
Dua rencana itu menyentuh urusan sehari-hari dengan cara berbeda: pemerintah Indonesia ingin mendorong transaksi bantuan sosial masuk ke sistem digital, sementara Thailand mencari tambahan pendapatan negara dari perjalanan wisata. Usulan Thailand juga mencakup biaya kedatangan melalui jalur udara sebesar 450 baht.
HP gratis untuk mendukung penyaluran bansos
Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan pemerintah merencanakan pembagian handphone gratis sekaligus pembukaan rekening bank tanpa biaya bagi masyarakat. Program itu dirancang untuk mendukung digitalisasi penyaluran bantuan sosial dan memperluas akses ke perbankan formal.
Menurut bahan yang menjadi sumber berita, sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki akses ke rekening bank. Angka itu menjadi latar bagi rencana pemerintah mendorong masyarakat menggunakan rekening digital. Pemerintah menugaskan dua bank BUMN, Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk memfasilitasi pembukaan rekening.
Biaya awal pembukaan rekening yang sebelumnya sebesar Rp 50.000 akan dibebaskan. Bagi penerima bantuan sosial, rekening dan perangkat telepon dapat menjadi jalur untuk menerima serta mengelola bantuan secara digital. Namun, bahan sumber tidak merinci jadwal pelaksanaan, jumlah perangkat yang akan dibagikan, maupun kriteria penerimanya.
Langkah ini juga punya tujuan fiskal. Pemerintah ingin transaksi yang tercatat dalam sistem digital membantu mengidentifikasi aktivitas ekonomi informal. Target yang disebutkan adalah menaikkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 12 persen menuju 18 persen.
Dampaknya akan bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Perangkat gratis saja belum cukup jika penerima kesulitan mengakses rekening atau menggunakan layanan digital. Sebaliknya, bila pembukaan rekening dan penyaluran bansos berjalan lancar, lebih banyak transaksi bantuan dapat tercatat melalui kanal formal. Rincian operasional program belum dijelaskan dalam bahan yang tersedia.
Pajak turis Thailand masih berupa pertimbangan
Di Thailand, pemerintah mempertimbangkan pajak keberangkatan sebesar 1.000 baht bagi turis lokal dan asing. Pemerintah juga mengusulkan biaya kedatangan jalur udara sebesar 450 baht. Pungutan tersebut dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara ketika anggaran mengalami defisit sekitar 3-4 persen dari PDB.
Usulan itu datang saat pemulihan pariwisata belum sepenuhnya kuat. Hingga 10 Oktober 2026, Thailand mencatat 24 juta kunjungan wisatawan asing, turun 4 persen secara tahunan. Otoritas Pariwisata Thailand memproyeksikan jumlah kunjungan mencapai 33 juta sepanjang tahun.
Besaran pungutan dapat berpengaruh pada biaya perjalanan, tetapi dampaknya terhadap keputusan wisatawan belum dipastikan. Asosiasi Agen Perjalanan Thailand memperingatkan kenaikan biaya keberangkatan berisiko menekan jumlah penumpang maskapai dan menghambat pertumbuhan sektor penerbangan regional.
Bagi pelancong, rencana tersebut berarti biaya perjalanan ke atau dari Thailand berpotensi berubah jika pungutan diberlakukan. Namun, bahan sumber hanya menyebut pemerintah sedang mempertimbangkannya; belum ada keterangan bahwa pajak dan biaya itu sudah resmi diterapkan. Karena itu, besaran yang disebut masih merujuk pada usulan.
Di Indonesia, perhatian berikutnya tertuju pada rincian program HP gratis dan rekening digital, termasuk siapa yang dapat menerima serta kapan pelaksanaannya. Sementara di Thailand, usulan pungutan masih diuji di tengah kekhawatiran pelaku perjalanan.
Asosiasi Agen Perjalanan Thailand memperingatkan bahwa kenaikan biaya keberangkatan berisiko menekan jumlah penumpang maskapai dan menghambat pertumbuhan sektor penerbangan regional.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.