Rabu, 14 Oktober 2026 WIB
BREAKING
NASIONAL

Populer: Pemerintah Rencanakan HP Gratis; Thailand Pungut Pajak Bagi Turis

Tangan menyentuh layar smartphone; ilustrasi untuk berita rencana HP gratis
Ilustrasi penggunaan smartphone, bukan dokumentasi perangkat program HP gratis pemerintah

JAKARTA — Rencana pembagian HP gratis dan pembukaan rekening tanpa biaya menjadi salah satu berita populer pada Selasa (13/10). Pada hari yang sama, pemerintah Thailand mempertimbangkan pajak keberangkatan sebesar 1.000 baht atau sekitar Rp 537.720 bagi turis lokal maupun asing.

Dua rencana itu menyentuh urusan sehari-hari dengan cara berbeda: pemerintah Indonesia ingin mendorong transaksi bantuan sosial masuk ke sistem digital, sementara Thailand mencari tambahan pendapatan negara dari perjalanan wisata. Usulan Thailand juga mencakup biaya kedatangan melalui jalur udara sebesar 450 baht.

HP gratis untuk mendukung penyaluran bansos

Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan pemerintah merencanakan pembagian handphone gratis sekaligus pembukaan rekening bank tanpa biaya bagi masyarakat. Program itu dirancang untuk mendukung digitalisasi penyaluran bantuan sosial dan memperluas akses ke perbankan formal.

Menurut bahan yang menjadi sumber berita, sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki akses ke rekening bank. Angka itu menjadi latar bagi rencana pemerintah mendorong masyarakat menggunakan rekening digital. Pemerintah menugaskan dua bank BUMN, Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk memfasilitasi pembukaan rekening.

Biaya awal pembukaan rekening yang sebelumnya sebesar Rp 50.000 akan dibebaskan. Bagi penerima bantuan sosial, rekening dan perangkat telepon dapat menjadi jalur untuk menerima serta mengelola bantuan secara digital. Namun, bahan sumber tidak merinci jadwal pelaksanaan, jumlah perangkat yang akan dibagikan, maupun kriteria penerimanya.

Langkah ini juga punya tujuan fiskal. Pemerintah ingin transaksi yang tercatat dalam sistem digital membantu mengidentifikasi aktivitas ekonomi informal. Target yang disebutkan adalah menaikkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 12 persen menuju 18 persen.

Dampaknya akan bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Perangkat gratis saja belum cukup jika penerima kesulitan mengakses rekening atau menggunakan layanan digital. Sebaliknya, bila pembukaan rekening dan penyaluran bansos berjalan lancar, lebih banyak transaksi bantuan dapat tercatat melalui kanal formal. Rincian operasional program belum dijelaskan dalam bahan yang tersedia.

Halaman:12Semua Halaman

(PE)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram

Artikel Untuk Anda

TRENDING Cek Penerima Bansos PKH & BPNT Kemensos 14 Oktober 2026: Cara Cek NIK KTP Online