IHSG Rontok, Dolfie Komisi XI Ungkit Transparansi Kepemilikan Saham

JAKARTA — IHSG rontok 10,76 persen pada penutupan perdagangan sesi I Jumat (16/10), dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI) segera merespons kekhawatiran Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Ia menilai persoalan yang disorot MSCI berkaitan dengan transparansi dan kredibilitas pasar modal Indonesia, bukan kondisi perekonomian nasional.

Desakan itu muncul setelah MSCI menerbitkan laporan pada 15 Oktober 2026 yang mempertimbangkan perubahan status pasar saham Indonesia menjadi standalone market. Dolfie meminta OJK dan BEI menunjukkan hasil reformasi secara nyata sebelum MSCI mengambil keputusan pada Juni 2027.

MSCI menyoroti tata kelola pasar modal

Dolfie mengatakan lembaga pengawas dan penyelenggara bursa telah mengumumkan sejumlah reformasi sebelum laporan MSCI terbit. Namun, pengumuman saja belum cukup untuk menjawab penilaian investor internasional, menurut dia. OJK dan BEI perlu menunjukkan bukti bahwa pembenahan telah berjalan dan memperkuat kepercayaan terhadap pasar.

“Persoalan yang disampaikan MSCI bukan mengenai perekonomian Indonesia, melainkan menyangkut transparansi, integritas, keadilan, dan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor internasional,” kata Dolfie melalui layanan pesan, Jumat (16/10).

Ia juga mempertanyakan apakah perbaikan yang diumumkan sudah menghasilkan perubahan yang dinilai memadai oleh MSCI. Tenggat berikutnya menjadi penting karena keputusan lembaga penyedia indeks itu dijadwalkan pada Juni 2027, sebagaimana disebut dalam bahan laporan.

Transparansi kepemilikan saham jadi sorotan

Menurut Dolfie, salah satu pekerjaan yang perlu dipastikan OJK dan BEI ialah keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham. Ia juga mendorong pemeriksaan yang kredibel atas perdagangan yang terkoordinasi. Kedua hal itu, kata dia, berkaitan dengan integritas dan rasa keadilan di pasar modal.

Isu tersebut penting bagi investor karena keterbukaan kepemilikan dan pengawasan transaksi membantu mereka menilai kondisi perdagangan secara lebih jelas. Jika pelaku pasar meragukan mutu informasi atau penegakan aturan, kepercayaan terhadap bursa dapat ikut tertekan. Dalam konteks ini, permintaan Dolfie menempatkan reformasi sebagai pekerjaan konkret, bukan sekadar pengumuman kebijakan.

Penurunan IHSG yang disebut mencapai 10,76 persen saat penutupan sesi I memberi tekanan langsung pada nilai portofolio yang mengikuti pergerakan saham. Namun, Dolfie menegaskan persoalan yang dibahas MSCI tidak semata-mata menggambarkan keadaan ekonomi Indonesia.

Fokusnya, menurut dia, adalah bagaimana pasar modal menjaga transparansi, integritas, keadilan, serta kredibilitas di hadapan investor internasional.

OJK dan BEI diminta tunjukkan hasil perbaikan

Untuk menjawab sorotan itu, OJK dan BEI perlu memperlihatkan kinerja nyata dari reformasi yang sudah mereka umumkan. Penilaian tersebut akan menjadi bagian penting dalam menghadapi keputusan MSCI yang disebut akan muncul pada Juni 2027. Dolfie menekankan perlunya pembenahan yang bisa diperiksa, terutama terkait kepemilikan saham dan pengawasan perdagangan.

“Berbagai reformasi yang telah diumumkan belum dinilai memadai oleh MSCI, serta apa kinerja nyata hasil perbaikan yang dapat ditunjukkan sebelum adanya keputusan MSCI pada Juni 2027,” lanjut dia.

Pernyataan Dolfie menempatkan transparansi kepemilikan saham sebagai salah satu ukuran yang perlu dijawab dalam pembenahan pasar modal. OJK dan BEI kini diminta menunjukkan bukti perbaikan sebelum MSCI menetapkan keputusan mengenai status pasar saham Indonesia.