Afghanistan di Bawah Taliban: Perempuan Kehilangan Hak

KABUL — Afghanistan di bawah Taliban menghadapi krisis yang terasa sampai ke rumah, sekolah, pasar, dan layanan kesehatan. Setelah lima tahun berkuasa sejak Agustus 2021, pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan berjalan beriringan dengan ancaman kelaparan, kesulitan ekonomi, pengungsian, serta bantuan kemanusiaan yang menurun.

Jutaan orang menghadapi risiko kekurangan pangan saat musim dingin tiba. Sementara itu, perempuan semakin dibatasi ruang geraknya. Kepala HAM PBB Volker Türk memperingatkan bahwa keadaan warga Afghanistan memburuk dan kurang mendapat perhatian internasional.

“Hari ini, penderitaan banyak orang di Afghanistan berubah dari buruk menjadi lebih buruk,” kata Türk. Ia juga menilai dunia seolah melupakan dan meninggalkan warga Afghanistan menghadapi krisis yang memburuk setiap hari.

Afghanistan di bawah Taliban dan lebih dari 100 dekret

Menurut UN Women, lebih dari 100 dekret yang menyasar perempuan dan anak perempuan telah diterbitkan sejak Taliban kembali berkuasa. Aturan itu memengaruhi pendidikan, pekerjaan, perjalanan, pakaian, hingga kegiatan sehari-hari seperti pergi ke pasar atau mencari perawatan medis.

Pembatasan pendidikan dimulai dengan larangan bagi anak perempuan melanjutkan sekolah menengah setelah kelas enam. Perempuan kemudian dikeluarkan dari universitas. Pada Juli 2023, salon kecantikan diperintahkan tutup. Tempat-tempat itu sebelumnya juga menjadi ruang sosial khusus perempuan dan salah satu sumber penghasilan mereka.

Perempuan turut dilarang mengakses taman, pusat kebugaran, dan pemandian umum. Hampir setahun kemudian, Taliban meresmikan Undang-Undang Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan yang menambah kontrol atas penampilan dan perilaku perempuan.

Aturan itu mewajibkan perempuan menutupi tubuh dan wajah di ruang publik. Mereka juga dilarang mengangkat suara di tempat umum, termasuk untuk bernyanyi atau membaca. Pembatasan kerja dan perjalanan, serta kewajiban bepergian bersama wali laki-laki, mempersempit pilihan mereka.

Dampaknya bukan sekadar hilangnya kebebasan di ruang publik. Penilaian PBB menunjukkan lebih dari separuh perempuan yang disurvei hanya meninggalkan rumah sekali atau dua kali dalam sebulan. Hampir tiga perempat merasa tidak aman keluar tanpa wali laki-laki, sementara lebih dari separuh menghindari tempat umum, termasuk pasar dan fasilitas kesehatan.

Larangan sekolah mengancam masa depan profesi

Afghanistan menjadi satu-satunya negara di dunia yang melarang perempuan dan anak perempuan mengakses pendidikan menengah dan tinggi di bawah pembatasan saat ini. UNICEF mencatat lebih dari 2,6 juta anak perempuan telah kehilangan akses ke pendidikan menengah sejak Taliban mengambil alih kekuasaan.

Perempuan juga dikeluarkan dari universitas sejak Desember 2022. Akibatnya, banyak siswi kehilangan jalur untuk memperoleh kualifikasi lebih tinggi dan pekerjaan terampil. Dampak jangka panjangnya dapat dirasakan oleh layanan publik Afghanistan, yang membutuhkan guru, dokter, perawat, dan tenaga profesional lainnya.

Kondisi sekolah pun menghadapi persoalan lain. Pada Januari 2026, UNESCO dan UNICEF melaporkan 93 persen anak yang menyelesaikan pendidikan dasar masih berjuang mencapai kemampuan membaca dasar.

Data pendaftaran menunjukkan gambaran yang perlu dibaca dengan hati-hati. Antara 2018 dan 2024, angka partisipasi bruto anak laki-laki turun dari 120 menjadi 104, sedangkan angka untuk anak perempuan naik dari 82 menjadi 87. Secara keseluruhan, angkanya turun dari 101 menjadi 95.

Angka partisipasi bruto dapat melampaui 100 karena mencakup murid di luar kelompok usia resmi. Angka itu juga tidak mengukur secara langsung kehadiran atau kelulusan. Kenaikan angka anak perempuan di pendidikan dasar, karena itu, tidak berarti larangan terhadap anak perempuan yang lebih tua telah dilonggarkan.

Jumlah guru perempuan ikut menyusut, dari 98.196 pada 2019 menjadi 66.208 pada 2024, turun sekitar 32,5 persen. UNICEF memperingatkan pada April 2026 bahwa Afghanistan dapat kehilangan lebih dari 25.000 guru perempuan dan pekerja kesehatan pada 2030 jika pembatasan pendidikan anak perempuan dan pekerjaan perempuan terus berlaku.

Tekanan kehidupan sehari-hari dan kesehatan mental

Pembatasan itu juga membawa beban psikologis. UN Women melaporkan pada Agustus 2026 bahwa 70 persen perempuan yang disurvei menilai kesehatan mental mereka buruk atau sangat buruk. Penilaian UNDP sebelumnya, berdasarkan konsultasi pada 2024, mencatat angka 81 persen.

Kedua angka tersebut berasal dari penilaian berbeda, sehingga tidak bisa diperlakukan sebagai ukuran perubahan langsung dari waktu ke waktu. Dalam kajian UNDP, perubahan perilaku yang paling sering dilaporkan mencakup kekhawatiran berlebihan, rasa putus asa, atau kewaspadaan berlebihan, yang dialami 37 persen responden.

Kesedihan berlebihan dilaporkan 22 persen responden. Sebanyak 21 persen menyebut nafsu makan atau tidur menurun, 20 persen mengalami kelelahan, dan 12 persen menarik diri dari lingkungan sosial.

Bagi warga, dampaknya muncul dalam keputusan sederhana yang kini tidak lagi mudah: apakah seorang perempuan dapat pergi bekerja, mengakses layanan kesehatan, atau melanjutkan sekolah. Ketika perempuan menghindari pasar dan fasilitas kesehatan karena merasa tidak aman, pembatasan memengaruhi kebutuhan keluarga sehari-hari, bukan hanya hak mereka di atas kertas.

Tekanan tersebut hadir bersama ancaman kekurangan pangan, kesulitan ekonomi, pengungsian, dan berkurangnya bantuan kemanusiaan. Kombinasi itu memperberat keadaan ketika musim dingin datang, saat jutaan orang menghadapi risiko kelaparan.

Aturan hukum terbaru juga menunjukkan bagaimana kendali menjangkau kehidupan domestik. Pada Januari 2026, Taliban mengadopsi Kitab Hukum Acara Pidana untuk Pengadilan. Pasal 32 menetapkan suami yang menyiksa istrinya dapat dipenjara hanya 15 hari, dan itu pun jika kekerasan menyebabkan tulang patah, luka terbuka, atau memar yang terlihat.

Kitab hukum itu juga mengizinkan suami menjatuhkan hukuman diskresioner atas “ketidakpatuhan”, mulai dari teguran hingga hukuman fisik. Sebagai perbandingan, orang yang mengorganisasi adu hewan dapat dipenjara hingga lima bulan.

Data dan aturan yang dikutip dalam laporan tersebut menggambarkan tekanan yang merentang dari ruang kelas hingga rumah tangga. Peringatan Türk soal minimnya perhatian internasional menempatkan bantuan bagi warga Afghanistan sebagai persoalan mendesak, sementara pembatasan yang berlaku terus membentuk pilihan hidup perempuan dan anak perempuan.

UNICEF memperingatkan kehilangan tenaga guru dan pekerja kesehatan perempuan dapat berlanjut hingga 2030 jika kebijakan saat ini tidak berubah. Perkembangan kebijakan Taliban dan respons bantuan kemanusiaan akan menentukan apakah akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar bagi warga Afghanistan semakin menyempit.