SURABAYA — Ketergantungan impor pangan menyusut, sementara petani perlu merasakan hasilnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Indonesia tidak mengimpor beras pada 2025 sebagai tanda awal ekonomi kerakyatan mulai berpihak kepada produsen dalam negeri.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli dalam Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 Syarikat Islam di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu. Ia mengaitkan penghentian impor beras dan penguatan produksi jagung dengan peluang membaiknya kesejahteraan petani.
“Artinya petani Indonesia mulai tampak kemakmuran dan kesejahteraannya. Petani padi, petani jagung, baru dua yang kita berhasil,” kata Zulkifli, yang akrab disapa Zulhas.
Impor beras berhenti, surplus tercatat
Menurut Zulhas, Indonesia pada 2024 masih mengimpor beras sebanyak 4,5 juta ton. Pada tahun yang sama, impor pangan lain yang ia sebut mencakup garam 3 juta ton, gula 6 juta ton, gandum 13 juta ton, dan kedelai 3 juta ton. Ia juga menyebut impor daging sapi sebanyak 1 juta ekor.
Situasinya berubah pada 2025 untuk beras. Indonesia tidak lagi mengimpor komoditas itu dan mencatat surplus sekitar 4,2 juta ton, menurut bahan yang disampaikan dalam laporan Antara mengenai pernyataan Zulhas.
Angka tersebut memberi gambaran tentang kapasitas produksi dalam negeri, tetapi bagi petani, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada ketersediaan pangan. Zulhas menekankan bahwa manfaat produksi yang meningkat perlu sampai kepada orang yang menanam dan menghasilkan pangan.
Ukuran lain yang ia gunakan adalah nilai tukar petani. Indikator itu naik dari 116 pada 2024 menjadi 131 pada 2025, seiring upaya pemerintah memperkuat produksi pangan nasional. Kenaikan tersebut menjadi bagian dari alasan Zulhas menilai kondisi petani mulai membaik.
Manfaat produksi perlu sampai ke petani
Dampaknya terasa pada arah kebijakan pangan. Jika kebutuhan dapat dipenuhi dari hasil dalam negeri, petani memiliki ruang lebih besar untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi yang tumbuh dari permintaan pangan masyarakat. Namun, pernyataan Zulhas menempatkan kesejahteraan produsen sebagai ukuran penting: produksi dan pasokan saja belum cukup apabila manfaat ekonominya tidak dinikmati petani.
Ia memperingatkan bahwa ketergantungan impor dalam jangka panjang berisiko mengurangi kesempatan petani lokal memperoleh manfaat dari kebutuhan pangan yang besar. Karena itu, penguatan produksi beras dan jagung ia pandang sebagai langkah awal, bukan penanda bahwa seluruh komoditas telah mencapai swasembada.
“Swasembada itu kehormatan. Kehormatan kita, kehormatan rakyat Indonesia, kehormatan petani, nelayan, peternak Indonesia yang berjumlah 160 juta orang,” ujarnya.
Zulhas menyebut petani, nelayan, dan peternak sebagai pihak yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pangan. Pemerintah, menurut dia, perlu menjaga orientasi pada kemandirian nasional sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor produksi pangan.
Antara turut memuat pernyataan Zulhas dalam pemberitaan mengenai acara yang sama. Rincian utama yang dilaporkan—penghentian impor beras pada 2025, surplus sekitar 4,2 juta ton, serta kenaikan nilai tukar petani dari 116 menjadi 131—sejalan dengan bahan utama. Tidak ada perbedaan angka yang perlu diselaraskan.
Penguatan produksi jagung juga masuk dalam klaim capaian awal, tetapi Zulhas mengatakan keberhasilan yang telah tampak baru menyentuh petani padi dan jagung. Ia berharap pijakan itu bisa diperluas ke komoditas pangan lain.
Perluasan tersebut akan menjadi ujian berikutnya bagi kebijakan swasembada yang ia dorong: bukan hanya mengurangi pasokan dari luar negeri, melainkan menjaga agar produsen pangan di dalam negeri ikut menikmati hasilnya. Pada 2025, surplus beras yang disebut Zulhas mencapai sekitar 4,2 juta ton.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.