Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Jubir Gerindra: Menhut Layak Direshuffle Presiden

JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan masih berdampak ke masyarakat. Pada Selasa (20/10/2026), Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad menyatakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni layak dievaluasi serius, bahkan dapat diganti lewat reshuffle.

Pernyataan itu disampaikan dalam agenda debat terbuka mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Selatan. Desakan tersebut menempatkan penanganan karhutla dan pengawasan kawasan rawan kebakaran sebagai persoalan yang perlu dijawab pemerintah.

Gerindra tidak mempersoalkan jika evaluasi terhadap Menhut berujung pada pergantian jabatan. Namun, bahan pemberitaan yang menjadi sumber artikel ini tidak menyebut adanya keputusan Presiden untuk melakukan reshuffle ataupun pengumuman resmi mengenai pergantian menteri.

Gerindra soroti pengawasan karhutla

Kamrussamad mengatakan usulan evaluasi perlu disampaikan kepada Presiden. “Saya menilai memang kita perlu mengusulkan kepada Presiden untuk mengevaluasi secara sungguh-sungguh menteri kehutanan,” kata Kamrussamad dalam acara tersebut.

Menurut dia, evaluasi diperlukan untuk menindaklanjuti persoalan kebakaran hutan dan lahan, terutama lemahnya pengawasan di wilayah rawan kebakaran. Ia juga menyebut ada empat faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya karhutla, tetapi uraian mengenai faktor-faktor itu tidak tercantum dalam bahan sumber.

Karena itu, pernyataan Gerindra berfokus pada penilaian terhadap kinerja kementerian dan dorongan agar Presiden melakukan evaluasi. Tidak ada rincian lebih jauh dalam laporan sumber mengenai lokasi kebakaran yang dimaksud, langkah penanganan spesifik, atau ukuran kinerja yang dipakai partai untuk menilai Menhut.

Dampak kebakaran jadi alasan evaluasi

Karhutla bukan sekadar persoalan pengelolaan kawasan hutan. Sumber menyebut kebakaran tersebut berdampak kepada masyarakat, sehingga pengawasan di wilayah rawan menjadi bagian penting dari pembahasan. Bagi warga yang terdampak, keputusan tentang pencegahan dan penanganan kebakaran dapat berpengaruh langsung pada kondisi lingkungan serta aktivitas sehari-hari.

Namun, bahan yang tersedia tidak merinci jumlah warga terdampak, wilayah yang mengalami kebakaran, maupun besaran dampak kesehatan dan ekonomi.

Informasi terkait ISPA dan potensi dampak jangka panjang muncul dalam judul berita lain yang direkomendasikan di halaman sumber, bukan sebagai data yang dijelaskan dalam laporan utama. Karena itu, angka atau klaim tersebut tidak dapat dipastikan dari bahan ini.

Pernyataan Gerindra disampaikan dalam acara bertajuk “2 Tahun Pemerintahanan Prabowo-Gibran” yang membahas capaian, tantangan, dan arah kebijakan pemerintahan. Dalam konteks itu, usulan evaluasi Menhut menjadi kritik terbuka dari partai terhadap penanganan karhutla. Bahan sumber tidak memuat tanggapan Raja Juli Antoni maupun keterangan dari Presiden terkait usulan tersebut.

Untuk saat ini, yang disampaikan Gerindra adalah desakan evaluasi, bukan keputusan reshuffle. Kamrussamad menilai pengawasan kawasan rawan kebakaran perlu menjadi perhatian serius Presiden.