JAKARTA — Juru Bicara Partai Gerindra Andre Rosiade memuji langkah pimpinan DPR RI yang berkolaborasi dengan pemerintah memberikan jaminan status bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Andre, keputusan ini adalah bentuk keadilan bagi para pendidik.
Apresiasi itu menyusul rapat koordinasi dan finalisasi kebijakan penataan status kepegawaian guru PPPK yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama kementerian terkait. Salah satu keputusan utamanya: PPPK paruh waktu akan diberi kesempatan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
“Kami dari Fraksi Gerindra mengapresiasi tinggi kepemimpinan Bang Sufmi Dasco Ahmad di DPR dan jajaran pemerintah yang tanggap menyelesaikan persoalan ini. Kepastian status bagi guru PPPK—termasuk regulasi untuk PPPK paruh waktu hingga peluang dialihkan menjadi ASN/PNS—adalah bentuk keadilan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa,” ujar Andre Rosiade pada Kamis (20/8/2026).
Negara Hadir untuk PPPK
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini menekankan bahwa langkah tersebut membuktikan negara hadir nyata bagi guru PPPK. Selama ini, banyak guru honorer dan PPPK mengkhawatirkan ketidakjelasan masa depan serta nasib kesejahteraan mereka.
“Komitmen DPR di bawah pimpinan Pak Dasco dan pemerintah ini membuktikan bahwa negara hadir secara nyata. Keputusan bersama ini memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat dirindukan oleh para pendidik di seluruh penjuru tanah air,” lanjut Andre.
Dengan kepastian status ini, guru PPPK tidak lagi perlu cemas mengenai kejelasan masa depan mereka. Keputusan bersama DPR dan pemerintah diharapkan membawa angin segar dan ketenangan bagi ribuan pendidik yang tersebar di seluruh negeri.
Gerindra Siap Mengawal Implementasi
Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI ini juga berkomitmen mengawal seluruh proses transisi administratif hingga ke tingkat daerah. Gerindra ingin memastikan tidak ada hambatan teknis atau birokrasi yang mengganggu implementasi keputusan ini.
“Ke depan, Fraksi Gerindra DPR RI maupun MPR RI siap mengawal seluruh proses transisi administratif ini hingga ke tingkat daerah. Kami ingin memastikan tidak ada kendala teknis atau birokrasi yang menghambat implementasi keputusan ini, sehingga para guru dapat fokus sepenuhnya melahirkan generasi penerus bangsa tanpa perlu lagi dipusingkan oleh urusan kejelasan status kepegawaian,” tegasnya.
Angka PPPK dan Target 2027
Menteri PAN-RB Rini Widyantini sebelumnya menyampaikan bahwa jumlah PPPK guru saat ini mencapai 955.245 orang. Sementara itu, PPPK paruh waktu yang berprofesi sebagai guru berjumlah 231.246 orang. Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi.
Rencana transisi sudah jelas. PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu pada tahun 2027. Selain itu, guru berstatus PPPK juga akan diberi kesempatan mengikuti seleksi PNS dengan pendaftaran diperkirakan dimulai awal 2027.
Menteri Keuangan telah memastikan skema tersebut melalui simulasi anggaran dan dinilai dapat dijalankan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Proyeksi defisit pada 2027 tetap berada di angka sekitar 2,4%—menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan negara sambil memberikan kepastian bagi guru PPPK.
Kebijakan ini menjadi pesan kuat bahwa pemerintah serius mengatasi persoalan lama tentang status dan kesejahteraan guru honorer dan PPPK. Dengan adanya jaminan kepastian hukum, diharapkan para pendidik dapat fokus mengabdi tanpa lagi dibebani ketidakpastian.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.