Pertamina Amankan Impor BBM Hingga Awal 2027

JAKARTA — Pertamina Patra Niaga telah menyelesaikan pengadaan impor BBM hingga kuartal I-2027. Kepastian pasokan ini datang saat perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke Pertalite mendorong pemerintah mengkaji tambahan kuota bahan bakar bersubsidi.

VP Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Domatubun mengatakan pasokan BBM dalam negeri dipenuhi dari produksi kilang dan pengadaan impor. Setelah pengadaan disepakati, perusahaan akan mengoptimalkan distribusi ke berbagai wilayah.

Roberth menyampaikan keterangan itu saat ditemui di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagaimana dikutip pada Sabtu (24/10/2026). Ia mengatakan pengadaan impor untuk gasoline sudah mencakup kebutuhan sampai akhir tahun dan kuartal pertama tahun depan.

“Kalau sampai saat ini untuk sampai akhir tahun, bahkan sudah sampai Q1 2027 itu proses pengadaan sudah selesai, sudah kita deal done istilahnya. Nah nanti tinggal optimalisasi untuk pendistribusiannya saja,” kata Roberth.

Pasokan tersedia, distribusi jadi pekerjaan berikutnya

Pernyataan Pertamina Patra Niaga menempatkan distribusi sebagai pekerjaan lanjutan setelah kontrak pengadaan impor selesai. Perusahaan juga mengandalkan optimalisasi hasil kilang dalam negeri untuk menjaga ketersediaan BBM.

Bagi konsumen, kepastian pengadaan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan di tengah perubahan pola pembelian. Namun, pengadaan yang sudah diamankan tidak dengan sendirinya menjawab persoalan antrean di SPBU. Penyaluran yang tepat sasaran, terutama untuk BBM bersubsidi, tetap menjadi perhatian perusahaan.

Roberth menilai penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi perlu diteruskan agar bahan bakar itu diterima oleh kelompok yang berhak. “Ini sudah dilakukan langkah-langkah penindakan supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa BBM bersubsidi ini hanya untuk yang berhak mendapatkan,” ujarnya.

Pesan itu berkaitan dengan tekanan pada konsumsi Pertalite. Ketika pengguna BBM nonsubsidi berpindah ke produk bersubsidi, pemerintah perlu memperhitungkan kecukupan alokasi dan pengawasan penyaluran, sementara Pertamina Patra Niaga menyiapkan distribusi pasokan yang telah diadakan.

Pergeseran ke Pertalite picu kajian kuota

Pemerintah sebelumnya menyatakan tengah mengkaji tambahan alokasi Pertalite. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan penyesuaian kuota diperlukan untuk menjaga kecukupan pasokan nasional.

“Ada kenaikan (kuota). Karena ada kenaikan, pasti akan terjadi penambahan kuota. Masih kami kaji,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Menurut Bahlil, kenaikan konsumsi Pertalite berhubungan dengan peralihan pengguna BBM RON 92, seperti Pertamax. Bahan sumber mengaitkan perubahan itu dengan lonjakan harga BBM nonsubsidi akibat gejolak geopolitik global, termasuk perang antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu penutupan Selat Hormuz.

Peralihan tersebut membuat pemerintah perlu menghitung ulang anggaran serta kuota penyaluran BBM subsidi. Artinya, pengamanan impor oleh Pertamina Patra Niaga dan kajian kuota pemerintah berjalan pada jalur yang berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan bahan bakar: satu memastikan pasokan, satu lagi menilai besaran alokasi subsidi.

Bahlil mengatakan evaluasi penambahan kuota akan difinalisasi pada akhir Oktober. “Untuk Pertalite nanti coba saya akan melakukan exercise di akhir bulan ini, ya. Memang terjadi peningkatan,” ucapnya.

Dengan pengadaan impor yang telah diselesaikan sampai kuartal I-2027, perhatian berikutnya tertuju pada optimalisasi distribusi dan hasil kajian pemerintah terhadap kuota Pertalite.