Free Software Dinilai Gagal, Lisensi Copyleft Jadi Sorotan

JAKARTA — Free Software dinilai gagal mencapai tujuan kebebasan perangkat lunak karena lisensi copyleft dan budaya gerakannya justru membatasi kolaborasi. Kritik itu disampaikan Jake Bauer dalam esai yang terbit pada 2021-11-08 dan diperbarui pada 2026-08-21.

Bauer membedakan Free Software dari perangkat lunak Open Source berlisensi permisif. Dalam esainya, istilah Free Software merujuk pada perangkat lunak dengan lisensi copyleft, seperti GPL. Ia berpendapat, perangkat lunak sebaiknya dilepas ke domain publik sejauh memungkinkan.

Perdebatan ini bukan soal apakah perangkat lunak bebas dari biaya. Intinya adalah siapa yang boleh menggunakan, mengubah, dan menyebarkan kode—serta apakah pemegang hak cipta boleh menetapkan syarat untuk memastikan versi turunannya tetap bebas.

Kritik Bauer pada tujuan lisensi copyleft

Bauer mengatakan ia pernah menjadi pendukung kuat kebebasan perangkat lunak. Ia biasa melisensikan karyanya dengan GPLv3-or-later dan CC-BY-SA, serta mengikuti pemikiran Richard Stallman. Setelah menilai dampak praktik gerakan itu, ia mengubah cara menulis dan melisensikan perangkat lunaknya.

Ia tetap menganggap FOSS penting, tetapi tak lagi mendukung gerakan Free Software. Menurut Bauer, gerakan itu mencampuradukkan gagasan, menghambat kolaborasi, dan membebani pengembang tanpa memberi manfaat yang sepadan bagi pengguna.

Argumen Bauer bertolak dari gagasan bahwa perangkat lunak tidak semestinya dimiliki. Ia sependapat dengan esai Stallman, Why Software Should Be Free, yang menyoroti dampak lisensi proprieter: pengguna sulit memperbaiki program, jumlah pengguna dapat berkurang, dan pengembang tidak leluasa membangun karya baru dari pengetahuan atau pekerjaan sebelumnya.

Namun, Bauer melihat kontradiksi ketika GNU Manifesto menyatakan GNU tidak berada di domain publik dan membatasi modifikasi proprieter.

Manifesto itu, menurut kutipan yang ia bawakan, menjelaskan pembatasan tersebut dengan alasan: “I want to make sure that all versions of GNU remain free.” Bauer menilai keinginan mengendalikan penggunaan karya berlawanan dengan kritik terhadap kepemilikan perangkat lunak.

Free Software dan perdebatan soal kendali kode

Dalam pandangan Bauer, perangkat lunak yang tidak berada di domain publik tetap memiliki pemilik, sebab seseorang atau lembaga memegang hak untuk menentukan ketentuan distribusinya. Lisensi copyleft memang memberi ruang luas untuk memakai dan mengubah kode, tetapi juga mewajibkan karya turunan mengikuti syarat tertentu.

Di situlah perbedaan mendasar dengan lisensi permisif. Lisensi permisif memberi keleluasaan lebih besar kepada pihak lain untuk menggunakan kode, termasuk dalam proyek dengan ketentuan berbeda. Bauer menilai pilihan lisensi yang lebih terbuka seperti itu tidak semestinya otomatis dianggap tidak etis.

Ia juga mengkritik kultur gerakan yang menurutnya mengaitkan kepatuhan pada GPL dan ajaran Free Software dengan penilaian moral terhadap pengembang. Bauer menggambarkannya sebagai pemujaan terhadap figur dan ideologi: pihak yang memilih jalur lain dapat dicap tidak bermoral, sekalipun tujuannya tetap mendukung perangkat lunak terbuka.

Kritik serupa muncul dalam pernyataan Linus Torvalds mengenai GPLv3 yang dikutip Bauer. “I think the GPLv3 is expressly designed to not allow [the meeting between open source and free software people].

Exactly because the FSF considers us open source people ‘heretics.’” Pernyataan itu menjadi contoh ketegangan antara kelompok yang mengutamakan copyleft dan pihak yang lebih menyukai pendekatan Open Source.

Dampak aturan lisensi bagi pengembang dan pengguna

Perdebatan lisensi punya akibat praktis. Pengembang perlu memahami kewajiban sebelum memasukkan kode ke proyek, menggabungkannya dengan perangkat lunak lain, atau mendistribusikan hasil modifikasi. Jika ketentuan sulit dipahami, pekerjaan hukum dan administrasi dapat menyita perhatian yang semestinya dipakai untuk membangun atau merawat perangkat lunak.

Bauer menyebut GPL semakin rumit dan menilai pembaca membutuhkan pemahaman hukum yang cukup untuk menafsirkan ketentuannya. Situs yang menjelaskan lisensi dengan bahasa sederhana memang tersedia, tetapi menurutnya penjelasan itu tetap bukan pengganti naskah lisensi.

Ia merujuk pada tujuan GNU Manifesto untuk menghapus beban memikirkan siapa yang memiliki perangkat lunak dan apa yang boleh dilakukan pengguna, lalu menyatakan bahwa lisensi Free Software gagal menghapus beban itu.

Bagi pengguna dan industri teknologi di Indonesia, persoalan tersebut terasa saat organisasi memilih perangkat lunak untuk layanan, produk, atau kerja sama pengembangan. Ketentuan lisensi memengaruhi apakah kode dapat dipakai ulang dan bagaimana perubahan boleh dibagikan.

Karena itu, pilihan antara copyleft dan lisensi permisif bukan sekadar perdebatan istilah; pilihan tersebut dapat menentukan ruang kerja tim dan bentuk distribusi produk.

Esai Bauer merupakan kritik dari sudut pandang penulis, bukan putusan hukum tentang GPL atau kesepakatan seluruh komunitas FOSS. Ia juga membuka tulisannya dengan meminta pembaca menanggapi gagasan yang ia ajukan, bukan menyerang karakter atau pengalaman pribadinya. Penulis itu menyatakan tetap menganggap FOSS penting, meski menolak gerakan Free Software sebagaimana ia pahami.

Pokok keberatan Bauer terletak pada jarak antara tujuan dan praktik: gerakan ingin membebaskan penggunaan perangkat lunak, tetapi lisensi dan kultur yang dipilihnya, menurut dia, menciptakan batas baru. Ia mendorong pelepasan kode ke domain publik sejauh memungkinkan.