Akses Gratis Land Registry Inggris Terancam Digagalkan Pemilik Tanah

LONDON — Rencana membuka akses gratis Land Registry Inggris dan Wales kini menghadapi risiko digagalkan pemilik tanah, menurut para pegiat. Kebijakan pemerintah yang diumumkan pada Selasa itu akan menghapus biaya akses terhadap informasi kepemilikan tanah dan dibuka untuk konsultasi publik selama delapan minggu.

Jika berjalan, masyarakat untuk pertama kalinya dapat melihat informasi tentang siapa yang memiliki tanah di Inggris. Namun, para pegiat memperingatkan bahwa pemilik tanah dapat menghambat rencana itu sebelum akses terbuka diterapkan.

Akses kepemilikan tanah jadi pokok perdebatan

Pemerintah Inggris menyatakan pembukaan data Land Registry dapat membantu pembangunan lebih banyak rumah, perlindungan alam, serta perencanaan strategis. Usulan itu menyasar informasi kepemilikan tanah di Inggris dan Wales, tetapi bahan sumber tidak merinci bentuk akses maupun bagian data yang akan tersedia secara gratis.

Land Registry menyimpan informasi mengenai kepemilikan tanah. Ketika aksesnya berbayar, publik harus melewati hambatan biaya untuk memperoleh informasi yang relevan. Rencana penghapusan paywall berpotensi mengubah siapa saja yang dapat menelusuri kepemilikan, meski rincian pelaksanaannya masih akan dibahas melalui konsultasi.

Periode konsultasi publik berlangsung selama delapan minggu. Pemerintah akan menerima masukan atas proposal sebelum langkah berikutnya ditentukan. Belum ada keterangan dalam bahan sumber tentang kapan kebijakan itu mulai berlaku atau bagaimana tanggapan resmi para pemilik tanah.

Dampaknya pada pembangunan dan perlindungan alam

Perubahan akses ini penting karena data kepemilikan dapat digunakan untuk memahami siapa yang menguasai lahan. Bagi perencanaan pembangunan rumah, informasi itu dapat membantu pihak terkait menilai tanah yang tersedia dan menentukan langkah perencanaan. Pemerintah juga mengaitkan keterbukaan data dengan perlindungan alam.

Bagi masyarakat, akses gratis berpotensi mengurangi hambatan ketika mencari informasi tentang kepemilikan tanah. Namun, manfaat tersebut bergantung pada cakupan data yang benar-benar dibuka dan aturan akses yang ditetapkan. Bahan yang tersedia belum menjelaskan apakah seluruh informasi kepemilikan akan dapat dilihat publik atau hanya sebagian.

Di sinilah keberatan para pegiat menjadi relevan. Mereka menilai rencana tersebut dapat kandas akibat tindakan pemilik tanah, tetapi bahan sumber tidak menjelaskan siapa pemilik yang dimaksud, cara mereka dapat menghambat rencana, ataupun bukti langkah yang sudah dilakukan.

Peringatan itu menunjukkan bahwa konsultasi bukan sekadar urusan teknis; hasilnya dapat menentukan apakah akses publik benar-benar berubah.

Informasi kepemilikan tanah juga menyentuh kepentingan yang berbeda. Pemerintah menghubungkan pembukaan data dengan rumah, alam, dan perencanaan strategis, sementara pemilik tanah dapat terdampak oleh keterbukaan informasi atas lahan mereka. Rincian tentang bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan tujuan tersebut belum tersedia dalam bahan sumber.

Karena itu, delapan minggu konsultasi akan menjadi tahap penting. Publik dapat menyampaikan pandangan atas proposal, sementara pemerintah perlu memutuskan cakupan pembukaan data dan cara penerapannya. Belum ada keputusan akhir yang disebutkan.

Para pegiat memperingatkan bahwa rencana pemerintah itu “at risk of being scuppered by landowners” — berisiko digagalkan oleh pemilik tanah.