TANJUNGPINANG — PSN Prabowo-Gibran menopang pembangunan Tanjungpinang lewat proyek kampung nelayan, sekolah, hingga perbaikan rumah warga. Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menyampaikan penilaian itu di Tanjungpinang pada Senin, saat memaparkan program nasional yang berjalan di kota tersebut.
Sejumlah proyek itu bernilai ratusan miliar rupiah dan menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Lis menyebut dukungan pemerintah pusat membantu pembangunan infrastruktur daerah ketika kemampuan fiskal Tanjungpinang terbatas.
“Program strategis nasional di Tanjungpinang berjalan baik di dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka,” kata Lis.
PSN Prabowo-Gibran menyasar kampung nelayan dan sekolah
Di sektor perikanan, pembangunan lima kampung nelayan mulai berjalan di Penyengat, Senggarang, Kampung Bugis, Dompak, dan Sei Jang. Total anggaran yang disiapkan untuk proyek tersebut sekitar Rp19,079 miliar.
Pemerintah juga membangun Sekolah Rakyat dengan nilai sekitar Rp240 miliar. Sementara itu, revitalisasi gedung sekolah mencakup bangunan SD di Pulau Penyengat dengan anggaran senilai Rp20 miliar.
Lis mengatakan proyek-proyek itu menjadi penopang pembangunan infrastruktur daerah. “Kita sangat apresiasi dan berterima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden RI, karena program strategis nasional menjadi penopang pembangunan infrastruktur daerah di tengah keterbatasan fiskal di Tanjungpinang,” ujarnya.
Dampaknya tak berhenti pada bangunan. Bagi warga, kampung nelayan dan sekolah yang dibangun dapat memperkuat layanan serta fasilitas di lingkungan setempat. Namun, pelaksanaan dan kualitas program tetap menentukan manfaat yang dirasakan masyarakat.
MBG dorong permintaan produk lokal
Lis juga menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberi efek terhadap perputaran ekonomi daerah. Menurut dia, keberadaan dapur MBG meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian dan peternakan.
Permintaan itu membuka peluang bagi masyarakat yang memproduksi bahan pangan lokal. UMKM juga dapat terlibat sebagai pemasok, penyedia jasa logistik, serta pelaku sektor pendukung operasional program.
Efek ekonomi tersebut bergantung pada hubungan antara dapur program dan pemasok di daerah. Lis mengatakan rencana serta proyeksi program sudah terlihat, tetapi kualitas dan pelaksanaannya masih perlu disempurnakan.
“Rencana dan proyeksi programnya sudah terlihat, namun tentu perlu penyempurnaan untuk peningkatan kualitas program, dan implementasinya,” ujarnya.
611 rumah masuk program RTLH 2026
Di bidang perumahan, Lis mengapresiasi program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Tanjungpinang pada 2026. Sebanyak 611 rumah tercatat masuk program, dari usulan 1.000 unit yang diajukan ke pemerintah pusat.
Menurut Lis, jumlah itu menjadi pelaksanaan bedah rumah terbanyak dalam sejarah terbentuknya Kota Tanjungpinang. Sebelumnya, pembangunan RTLH di kota tersebut hanya sekitar 200 unit.
Perbaikan rumah menyentuh kebutuhan warga secara langsung, sementara program lain melibatkan sekolah, nelayan, petani, peternak, dan UMKM. Lis turut menyebut koperasi desa sebagai bagian dari program prioritas yang dinilainya mendukung peningkatan kualitas masyarakat.
“Program MBG, sekolah rakyat, koperasi desa, kampung nelayan hingga RTLH memperlihatkan adanya upaya Prabowo-Gibran untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia ke depan,” kata Lis.
Dalam program RTLH Tanjungpinang tahun 2026, jumlah rumah yang masuk pelaksanaan mencapai 611 unit.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.