Protes Prancis: Macron Janjikan Langkah Tegas, Akui Tuntutan Siswa

MARSEILLE — Protes Prancis membuat Presiden Emmanuel Macron menjanjikan langkah tegas dari pemerintah, sementara tuntutan siswa dinilainya sah dan perlu dijawab. Di Marseille pada Senin, 26 Oktober 2026, Macron juga memperingatkan bahwa demonstrasi baru yang direncanakan pada Sabtu berisiko memicu gangguan lagi.

Pemerintah akan mengumumkan serangkaian langkah untuk meredakan gejolak. Bagi warga dan pelaku usaha, keputusan menjaga rute unjuk rasa tetap di luar pusat kota menunjukkan bahwa pengamanan masih menjadi prioritas setelah aksi sebelumnya disertai kekerasan dan penjarahan.

Macron mengatakan aparat semula tidak memperkirakan besarnya demonstrasi yang kemudian meluas ke sejumlah kota besar. Ia juga mengkritik peran media sosial yang, menurutnya, mendorong orang menuju lokasi tindak kriminal, serangan, dan penjarahan.

Presiden Prancis menyebut jaringan sosial sebagai alat yang menggerakkan dorongan terburuk. Ia mengakui aparat keamanan kurang memperkirakan seberapa cepat kelompok kiri ekstrem akan berkumpul pada 17 Oktober.

Pengamanan diperketat, tuntutan siswa dibahas

Pada aksi Sabtu, 24 Oktober, pemerintah mengerahkan 70.000 polisi di seluruh negeri dan menangkap 1.435 orang. Macron mengatakan jam malam membantu menjaga ketertiban relatif. Juru bicara pemerintah Maud Bregeon menyatakan negara berhasil mengendalikan situasi pada akhir pekan itu.

Namun, pengamanan bukan satu-satunya jawaban yang ditawarkan pemerintah. Macron menginstruksikan kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Sebastien Lecornu untuk menanggapi tuntutan yang menjadi pangkal gerakan sosial tersebut. Ia mengakui ada keluhan yang harus didengar dan dijawab.

Perhatian juga tertuju pada pendidikan. Menurut laporan SCMP, kelompok siswa sekolah menengah meminta tambahan sumber daya bagi sektor pendidikan dan perubahan pada sistem penerimaan universitas yang mereka nilai memperkuat ketimpangan. Perdana Menteri Lecornu dijadwalkan bertemu dengan perwakilan siswa pada Senin.

ABC News melaporkan pemerintah berjanji mengganti platform penerimaan universitas nasional Parcoursup pada 2028. Menteri Pendidikan Tinggi Philippe Baptiste menyampaikan akan ada perubahan besar pada sistem itu mulai 2027. Siswa mengkritik kriteria seleksi yang dinilai tidak jelas serta akses yang tidak setara ke program studi pilihan.