JAKARTA — Dampak asap karhutla dirasakan warga, sementara kritik dari negara tetangga memicu perhatian diplomatik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Indonesia menanggapinya dengan kerja nyata, bukan ketersinggungan.
Dasco menyampaikan pandangan itu pada Rabu (28/10), merespons sorotan Malaysia dan Singapura atas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan hingga Sumatra. Ia menyatakan DPR menghargai perhatian serta rekomendasi dari negara tetangga, tetapi Indonesia tidak harus menerima setiap penilaian.
Taruhannya bukan sekadar hubungan antarnegara. Bagi warga yang terdampak polusi asap, perlindungan dan penanganan di lapangan menjadi kebutuhan langsung, sementara pembuktian langkah pemerintah juga menentukan bagaimana kritik lintas batas dijawab.
Dasco minta kritik karhutla dijawab dengan tindakan
Dalam keterangan resminya, Dasco menilai kritik yang disampaikan parlemen maupun masyarakat negara tetangga merupakan bagian wajar dari hubungan antarnegara. Respons Indonesia, menurut dia, sebaiknya berfokus pada langkah yang bisa dinilai hasilnya.
“Kritik tidak perlu dibalas dengan ketersinggungan. Kritik perlu dijawab dengan kerja yang dapat diuji,” kata Dasco, Pimpinan DPR RI Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).
Pernyataan itu menempatkan penanganan di lapangan sebagai tolok ukur respons Indonesia. Perbedaan penilaian dengan negara lain tidak menghapus kebutuhan untuk melindungi warga yang terdampak asap dan menangani sumber persoalan.
Dasco menyebut tiga fokus penanganan: melindungi masyarakat terdampak, memperkuat pencegahan, serta menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran. Ia juga menekankan pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban pelaku usaha, termasuk perusahaan dengan rantai kegiatan lintas negara.
“Yang paling penting ialah melindungi warga terdampak, memperkuat pencegahan dan penegakan hukum, serta memulihkan lingkungan dan memastikan tanggung jawab pelaku usaha, termasuk yang memiliki rantai kegiatan lintas negara,” ujar Dasco.
Kerja sama regional jangan menunggu krisis
Karhutla yang memicu kabut asap lintas batas memberi persoalan ini dimensi regional. Dampaknya tidak berhenti pada wilayah yang terbakar; sorotan dari Malaysia dan Singapura ikut menuntut perhatian pada koordinasi serta pertanggungjawaban kegiatan usaha yang melintasi negara.
Karena itu, Dasco mendorong parlemen di Asia mempererat komunikasi sebelum keadaan berubah menjadi krisis. Dialog antarlembaga, menurut dia, perlu berjalan lebih proaktif dan tidak hanya muncul ketika kabut asap sudah menjadi persoalan bersama.
“Saya memandang sudah saatnya parlemen-parlemen Asia duduk lebih erat, tidak hanya ketika terjadi krisis,” katanya.
Seruan itu menggeser perhatian dari saling membalas kritik ke tindakan yang dapat diperiksa: perlindungan warga, pencegahan kebakaran, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan. Bagi masyarakat terdampak, ukuran paling dekat tetap kondisi penanganan asap dan upaya mencegah kebakaran berulang.
Dasco menegaskan kritik Malaysia dan Singapura patut dihargai tanpa harus diterima seluruhnya. Namun, ia meminta jawaban Indonesia terlihat pada kerja yang dapat diuji di lapangan.

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.