JAKARTA — Pajak digital dijadwalkan mulai dipungut pada 9 November 2026, dengan bank pemerintah, bank swasta, fintech, dan marketplace masuk dalam mekanisme pemungutan. Rencana itu disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo dalam Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10).
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas penerimaan negara dari transaksi yang selama ini dinilai belum terjangkau pemungutan. Namun, tanggal yang disampaikan Hashim belum dipastikan pemerintah: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana itu masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan.
Pajak digital melibatkan bank, fintech, dan marketplace
Hashim menyebut skema yang direncanakan meminta lembaga keuangan dan platform digital ikut memungut serta menyetorkan pajak. Ia menyebut Shopee, Lazada, dan GoTo sebagai contoh perusahaan yang masuk dalam cakupan keterlibatan tersebut.
“Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” ujar Hashim dalam Rapimnas Kadin 2026.
Pelaksanaannya, menurut Hashim, akan memakai teknologi informasi dan sistem elektronik, termasuk kecerdasan buatan atau AI, untuk membantu mendeteksi dan memungut pajak dari transaksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Artinya, rencana ini bukan hanya menyangkut platform belanja. Bank dan perusahaan fintech juga disebut akan berperan dalam alur pemungutan dan penyetoran.
Bagi pengguna layanan digital, perubahan yang paling terasa akan bergantung pada aturan pelaksanaan dan transaksi yang akhirnya masuk cakupan. Keterlibatan platform dalam memungut pajak tidak dengan sendirinya menjelaskan bahwa setiap transaksi digital akan dikenai pungutan baru.
Kepastian jenis transaksi, tarif, dan tata cara pelaksanaan menjadi penting agar pengguna maupun pelaku usaha memahami kewajiban masing-masing.
Kapan pajak digital mulai dipungut?
Hashim menyebut 9 November 2026 sebagai tanggal dimulainya pemungutan. Airlangga Hartarto belum mengonfirmasi tanggal itu dan menyatakan pemerintah masih akan membahas rencana tersebut dengan Kementerian Keuangan.
Perbedaan ini membuat status tanggal pelaksanaan perlu dibaca dengan cermat: 9 November merupakan jadwal yang disampaikan Hashim, bukan tanggal yang telah dipastikan oleh Airlangga. Pembahasan pemerintah menjadi tahap penting sebelum masyarakat dan perusahaan dapat mengetahui bagaimana kebijakan berjalan secara resmi.
Mengapa pemerintah ingin memperluas pemungutan?
Hashim mengaitkan rencana pajak digital dengan rasio penerimaan negara yang, menurutnya, baru mencapai 12 persen terhadap produk domestik bruto. Angka itu mencakup penerimaan pajak, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ia membandingkannya dengan Kamboja yang disebut berada di angka 18 persen dan India di level 20 persen.
Hashim memperkirakan, jika rasio Indonesia dapat mengejar posisi Kamboja, negara berpotensi memperoleh tambahan penerimaan Rp1.500 triliun per tahun. Ia juga menargetkan peningkatan rasio itu dapat dicapai dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Angka tersebut merupakan proyeksi yang ia sampaikan, bukan penerimaan yang sudah terealisasi.
Ia menilai pembenahan perpajakan dan bea cukai, termasuk pemungutan dari aktivitas digital, dapat membantu menghadapi defisit APBN yang disebut berada di kisaran Rp500 triliun hingga Rp600 triliun. Hashim juga menyatakan pemerintah telah menyiapkan payung hukum berupa peraturan presiden untuk menjalankan langkah tersebut.
Bagi industri, rencana ini berpotensi menambah peran operasional bank, fintech, dan marketplace dalam urusan pajak.
Bagi negara, sasaran yang disampaikan adalah memperluas penerimaan; bagi pengguna, kejelasan aturan akan menentukan apakah pungutan mengubah biaya transaksi atau hanya mengubah proses administrasi.
Pembahasan pemerintah bersama Kementerian Keuangan menjadi tahap berikutnya yang dinantikan untuk memastikan jadwal dan mekanismenya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.