ANTALYA — COP31 di Turki akan berlangsung saat negara-negara menghadapi desakan untuk mengubah mekanisme konsensus yang dinilai menghambat keputusan iklim. Konferensi iklim PBB ke-31 itu dijadwalkan mulai Senin (9/11) di Antalya, dengan puluhan ribu diplomat, menteri, ilmuwan, aktivis, dan pelaku industri hadir.
Bagi masyarakat yang sudah merasakan gelombang panas, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan, perdebatan ini menyangkut kecepatan tindakan negara-negara. Para pakar dan diplomat memperkirakan pertemuan di Antalya tidak akan menghasilkan terobosan besar tanpa perubahan pada cara COP mengambil keputusan.
Tekanan untuk bertindak meningkat ketika krisis iklim bergerak lebih cepat daripada diplomasi. Sejumlah ilmuwan menilai pemanasan global berlangsung lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Dua bulan lalu, PBB menyesuaikan target yang selama satu dekade menjadi acuan, yakni menjaga kenaikan suhu bumi agar tidak melampaui 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri.
Target itu semakin sulit dicapai karena emisi dunia telah melampaui lintasan yang semestinya. PBB pada September lalu memperingatkan bahwa batas 1,5 derajat Celsius hampir pasti terlewati. Emisi karbon dari pembakaran bahan bakar fosil sepanjang 2025 juga masih berada di sekitar level tertinggi dalam sejarah.
Mengapa mekanisme COP dipersoalkan?
Sistem konsensus memberi ruang bagi negara peserta untuk menghambat atau menahan kesepakatan. Sejumlah negara produsen bahan bakar fosil disebut memanfaatkan mekanisme itu untuk menahan langkah menuju penghapusan bertahap energi fosil.
Preseden terbaru memperkuat kekhawatiran para pengkritik. COP30 di Brasil tahun lalu menghasilkan kesepakatan yang dinilai minim ambisi. Dokumen akhirnya tidak menyebut bahan bakar fosil secara eksplisit, meskipun pembakarannya menjadi penyebab utama pemanasan global.
Menteri Lingkungan Panama Juan Carlos Navarro menyampaikan kritik tajam terhadap aturan tersebut. Ia menilai konsensus dapat memberi satu peserta kuasa untuk menggagalkan kesepakatan yang didukung hampir semua pihak. “COP dirancang untuk gagal,” kata Navarro kepada AFP.
Seruan perubahan bukan hal baru. Club of Rome, lembaga pemikir internasional yang anggotanya mencakup mantan kepala negara, pemimpin bisnis, dan ilmuwan, meminta “reformasi mendesak” dalam surat terbuka pada 2023. Kelompok itu menilai sistem konsensus secara inheren menghasilkan kemajuan lambat dan bertahap.
Dana kompensasi kerugian dan kerusakan iklim menjadi salah satu contoh. Kesepakatan mengenai dana itu baru tercapai pada 2022 setelah tujuh tahun perundingan. Surat Club of Rome menyebut laju tersebut bertentangan dengan temuan ilmu iklim serta kerusakan dan risiko yang sudah terjadi.
Usulan reformasi apa yang muncul?
Usulan yang dibicarakan mencakup penyelenggaraan COP setiap dua tahun, konferensi dengan skala lebih kecil, hingga penghapusan keputusan berbasis konsensus. Pilihan-pilihan itu mencerminkan perdebatan tentang cara membuat perundingan lebih mampu merespons keadaan darurat iklim.
Menteri Transisi Ekologi Prancis Monique Barbut menyoroti frekuensi pertemuan. Ia menyebut munculnya “kelelahan COP” karena konferensi berlangsung terlalu sering. Menurut Barbut, forum ini adalah badan hukum internasional yang seharusnya membahas isu substantif dengan konsekuensi hukum jelas, bukan sekadar menjadi agenda diplomatik tahunan.
Barbut mengusulkan agar COP resmi berlangsung dua tahun sekali. Pertemuan setiap tahun masih dapat dilakukan, tetapi dengan status berbeda. Model dua tahunan telah digunakan oleh COP Keanekaragaman Hayati dan COP Desertifikasi, dua konvensi lingkungan PBB lainnya.
Dampaknya terasa pada upaya negara menyepakati tindakan yang dapat menahan kenaikan emisi dan mengurangi risiko bagi masyarakat. Jika perundingan tetap berjalan lambat sementara cuaca ekstrem sudah menghancurkan permukiman dan infrastruktur, keputusan internasional berisiko tertinggal dari kebutuhan di lapangan.
Tekanan terhadap sistem COP juga hadir saat Amerika Serikat menjauh dari proses diplomasi iklim. Negara itu merupakan ekonomi terbesar dunia dan penghasil emisi terbesar kedua. Di bawah Presiden Donald Trump, Amerika Serikat kembali mengambil jarak, sementara Trump berulang kali menyebut pemanasan global sebagai “tipuan”.
Tidak semua pihak menganggap perubahan struktur COP sebagai satu-satunya jalan. Ada pandangan bahwa negara-negara yang ingin bergerak lebih cepat dapat membentuk koalisi di luar kerangka formal PBB; pendekatan itu mulai terlihat setelah COP30 di Brasil.
Di Antalya, para peserta akan kembali berunding tentang respons global terhadap pemanasan, sementara seruan untuk mengubah cara konferensi bekerja terus menguat.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.