Gadi Eisenkot Dapat Mandat, Rekam Jejak Militernya Disorot

JAKARTA — Gadi Eisenkot mendapat kesempatan pertama membentuk pemerintahan baru Israel pada 7 November 2026, sementara rekam jejak militernya di Gaza kembali menjadi perhatian. Presiden Isaac Herzog memilih mantan kepala militer itu setelah pemilu tidak menghasilkan mayoritas mutlak.

Mandat tersebut membuka peluang berakhirnya kepemimpinan Benjamin Netanyahu, tetapi belum memastikan Eisenkot menjadi perdana menteri. Koalisi empat partai yang dipimpinnya memiliki 48 kursi, sedangkan blok Netanyahu menguasai 53 kursi; mayoritas di Knesset, parlemen Israel, membutuhkan sedikitnya 61 kursi.

Herzog dijadwalkan menyerahkan mandat resmi pada Minggu, 8 November. Eisenkot memiliki 28 hari untuk membentuk pemerintahan dan dapat meminta tambahan waktu hingga 14 hari. Ia harus mencari dukungan lain di tengah perundingan koalisi yang diperkirakan tidak mudah.

Mandat belum menjamin kursi perdana menteri

Sebanyak 67 dari 120 anggota Knesset merekomendasikan Eisenkot sebagai calon pembentuk pemerintahan. Netanyahu memperoleh dukungan 46 anggota, sementara tujuh anggota lainnya tidak memberikan rekomendasi.

Angka rekomendasi itu memberi Eisenkot kesempatan pertama, bukan jaminan dukungan mayoritas untuk kabinetnya. Perbedaan antara jumlah rekomendasi dan kekuatan kursi koalisi menunjukkan tantangan yang harus ia hadapi dalam menggalang partai-partai lain.

Presiden Isaac Herzog memberikan penugasan setelah pemilu pada 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan pemenang dengan mayoritas mutlak. Dengan demikian, hasil pemilu belum menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya.

Gadi Eisenkot dan catatan operasi Gaza

Perhatian terhadap Eisenkot juga tertuju pada masa panjangnya di militer. Ia bergabung dengan Brigade Golani pada 1978, lalu menduduki sejumlah jabatan komando sebelum diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel pada Februari 2015. Ia mengakhiri masa jabatan itu pada Januari 2019.

Salah satu kontroversi besar muncul saat demonstrasi Great March of Return berlangsung di perbatasan Gaza pada 2018. Aksi itu menuntut hak kembali bagi pengungsi Palestina dan memprotes blokade Gaza. Menjelang demonstrasi, Eisenkot mengatakan militer mengerahkan lebih dari 100 penembak jitu.

Dalam pernyataannya saat itu, Eisenkot menyebut pasukan Israel tidak akan membiarkan demonstran menerobos pagar perbatasan. Ia juga memperbolehkan penggunaan senjata api jika nyawa tentara Israel terancam.

Komisi Penyelidikan Independen PBB mencatat 189 warga Palestina meninggal selama demonstrasi pada 30 Maret hingga 31 Desember 2018. Sebanyak 183 orang tewas akibat tembakan peluru tajam pasukan Israel. Korban tewas akibat peluru tajam juga mencakup 35 anak-anak, tiga petugas medis, dan dua jurnalis; 6.106 warga Palestina terluka oleh peluru tajam.

Komisi PBB menyatakan ada alasan kuat untuk menduga pasukan Israel menembaki sejumlah demonstran yang tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap nyawa orang lain.

Komisi itu menilai sebagian tindakan dapat berpotensi menjadi kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang perlu diselidiki lebih lanjut. Israel menolak temuan tersebut dengan alasan pasukannya menghadapi ancaman keamanan di perbatasan Gaza.

Temuan itu menyoroti dampak langsung kebijakan penggunaan kekuatan terhadap warga sipil, termasuk demonstran, anak-anak, petugas medis, dan jurnalis. Namun, laporan PBB tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan tanggung jawab pidana pribadi Eisenkot. Ia memimpin IDF ketika peristiwa itu terjadi, tetapi penilaian atas peran komando berbeda dari penetapan kesalahan pidana.

Karier militer panjang, perundingan politik menanti

Sebelum memimpin IDF, Eisenkot menjabat Komandan Divisi Yudea dan Samaria pada 2003-2005, ketika Intifada Kedua masih berlangsung. Ia kemudian menjadi Kepala Direktorat Operasi IDF pada 2005-2006 dan Komandan Wilayah Utara pada 2006-2011. Riwayat itu menempatkannya di sejumlah posisi penting dalam struktur militer Israel.

Di antara kebijakan yang menuai kontroversi terdapat doktrin Dahiya, strategi penggunaan kekuatan besar-besaran yang dibahas dalam bahan mengenai karier militernya. Perdebatan atas kebijakan militer itu kini hadir bersamaan dengan upayanya merangkai koalisi pemerintahan.

Eisenkot harus memenuhi dua tantangan berbeda: memperoleh dukungan politik yang cukup untuk membentuk kabinet dan menghadapi sorotan atas catatan militernya. Mandat 28 hari yang akan diterimanya menjadi awal perundingan, sementara blok yang ia pimpin saat ini memiliki 48 kursi.