Harga Plastik: FLAIPHI Usulkan Enam Tarif 0%

JAKARTA — Harga bahan baku plastik yang meningkat mendorong Federasi Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) meminta pemerintah menambahkan enam pos tarif ke dalam skema bea masuk 0 persen. Usulan itu disampaikan pada Senin (9/11) karena asosiasi menilai aturan yang berlaku belum menjangkau bahan baku utama industri plastik hilir.

Permintaan tersebut menyasar bahan baku yang digunakan untuk membuat produk kemasan dan kebutuhan masyarakat. FLAIPHI menilai kenaikan harga dapat diteruskan ke harga produk, lalu menekan daya beli rumah tangga dan aktivitas ekonomi.

Enam pos tarif yang diusulkan FLAIPHI

Pengurus Utama FLAIPHI sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Plastik Hilir Indonesia (APHINDO), Henry Chevalier, mengatakan enam pos tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2026 saat ini mengatur bahan baku industri sekunder berbentuk cair.

Menurut Henry, bahan baku yang tercakup dalam aturan itu tidak sesuai dengan kebutuhan industri plastik hilir. “Enam pos tarif yang ada pada PMK 68 tersebut mengatur bahan baku industri sekunder dalam bentuk cair dan bukan merupakan bahan baku industri plastik hilir,” kata Henry dalam keterangannya, Senin (9/11).

Enam pos tarif yang diminta masuk ke skema pembebasan bea masuk adalah 3902.10.40, 3902.30.90, 3901.20.00, 3901.40.00, 3901.10.92, dan 3901.90.90. FLAIPHI menilai penambahan cakupan tersebut akan membuat insentif lebih sesuai dengan bahan yang dipakai produsen hilir.

Bea masuk 0 persen berarti tarif bea masuk untuk bahan baku yang masuk dalam skema dibebaskan. Bagi produsen, usulan ini berhubungan langsung dengan biaya pengadaan bahan, meski dampaknya pada harga produk bergantung pada kondisi pasokan dan harga bahan baku.

Cakupan impor masih terbatas

FLAIPHI menyebut volume impor yang tercakup dalam kebijakan saat ini sekitar 6 persen untuk Polypropylene (PP) dan 19 persen untuk Polyethylene (PE) dari kebutuhan nasional. Dua jenis bahan tersebut digunakan dalam industri plastik, tetapi cakupan insentif yang ada dinilai belum memadai.

Pasokan domestik juga belum memenuhi seluruh kebutuhan bahan baku plastik. Berdasarkan data Pemerintah RI tahun 2024 yang dikutip FLAIPHI, defisit pasokan mencapai 64 persen dari kebutuhan nasional. Kesenjangan itu membuat industri masih membutuhkan bahan baku dari luar negeri.

Dampaknya terasa sampai ke produk yang dijual sehari-hari. Kemasan makanan dan minuman, barang kebutuhan rumah tangga, serta kemasan untuk pupuk dan hasil pertanian bergantung pada produksi industri hilir. Jika biaya bahan baku meningkat, produsen menghadapi tekanan biaya yang dapat berimbas pada harga kemasan dan barang yang menggunakannya.

Situasi ini juga menjadi perhatian Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI). Asosiasi yang memproduksi kemasan untuk pupuk, beras, pakan ternak, dan hasil pertanian itu menilai kebijakan PMK 68 Tahun 2026 belum menyasar industri yang terkait dengan kebutuhan primer masyarakat.

Asosiasi kemasan ikut mengusulkan perluasan

Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI) dan Asosiasi Industri Kemas Flexibel Indonesia (ROTOKEMAS) juga mengusulkan penambahan pos tarif dalam fasilitas bea masuk 0 persen. Kedua asosiasi memproduksi plastik lembaran yang menjadi bahan utama kemasan fleksibel untuk beragam kebutuhan.

FLAIPHI menyatakan kebijakan pembebasan bea masuk sebelumnya dirumuskan pemerintah saat terjadi krisis plastik pada awal tahun akibat perang di Timur Tengah. Namun, asosiasi menilai dampaknya masih terasa melalui pasokan yang tidak stabil dan harga bahan baku yang berfluktuasi.

Perluasan insentif, menurut FLAIPHI, dapat membantu menahan laju kenaikan harga plastik. Jalur dampaknya berawal dari biaya bahan baku yang dibayar produsen, berlanjut ke biaya pembuatan kemasan, lalu berpotensi memengaruhi harga barang yang dibeli masyarakat.

Asosiasi juga mengingatkan bahwa kenaikan biaya kemasan dapat membebani pelaku usaha yang memakai plastik untuk produk pangan, pertanian, dan kebutuhan harian. Tekanan biaya tersebut dikhawatirkan menekan daya beli serta memperlambat kegiatan ekonomi, sementara pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi.

FLAIPHI meminta pemerintah memperluas cakupan aturan agar enam pos tarif yang diusulkan dapat memperoleh pembebasan bea masuk 0 persen. Henry mengatakan ketentuan yang berlaku belum mencakup bahan baku yang dibutuhkan industri plastik hilir.