JAKARTA — PPN pembalut tetap sebesar 11 persen setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengonfirmasi pengenaan pajak itu berdasarkan PMK Nomor 131 Tahun 2024. Kepastian aturan tersebut kembali memicu desakan agar pemerintah membebaskan pembalut dari pajak.
DJP menyatakan pungutan itu bukan pajak khusus menstruasi atau tampon tax, melainkan bagian dari sistem pajak konsumsi umum. Namun, penjelasan teknis tersebut belum meredakan kritik serikat buruh dan dorongan dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina.
PPN pembalut dan tuntutan nilai publik
Dalam analisisnya, Faozan Amar, Associate Professor Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA, menilai polemik ini menunjukkan adanya jarak antara kepatuhan aturan dan pertimbangan strategis dalam kebijakan publik. Menurut dia, pemerintah perlu menilai dampak kebijakan lebih luas daripada sekadar pelaksanaan aturan perpajakan.
Faozan menyebut kebijakan berkesinambungan perlu memperhitungkan penciptaan nilai publik, risiko dari lingkungan eksternal, serta keselarasan kepentingan para pemangku kepentingan. Dengan pendekatan itu, pemerintah dapat menimbang bagaimana aturan bekerja bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan tujuan kebijakan.
Perdebatan ini penting bagi perempuan yang membeli pembalut sebagai kebutuhan rutin. Pajak yang dikenakan pada produk tersebut menjadi bagian dari harga yang dibayar konsumen, sementara tuntutan pembebasan pajak berangkat dari pandangan bahwa pembalut perlu lebih terjangkau.
Desakan itu juga memperlihatkan bahwa penjelasan mengenai dasar hukum belum menutup perdebatan tentang prioritas kebijakan. Pemerintah menghadapi pertanyaan yang berbeda: bukan hanya apakah pemungutan sesuai aturan, tetapi juga apakah perlakuan pajak terhadap pembalut sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan nilai publik yang hendak dicapai.
Desakan pembebasan pajak menguji kebijakan
Selly Andriany Gantina meminta pemerintah membebaskan pajak produk pembalut. Serikat buruh juga menyampaikan kritik terhadap pengenaan PPN. Dorongan tersebut berhadapan dengan penjelasan DJP bahwa pembalut dikenai pajak mengikuti sistem konsumsi umum, bukan karena pemerintah menetapkan pajak khusus menstruasi.
Perbedaan sudut pandang itu membuat respons pemerintah menjadi perhatian berikutnya. Jika pemerintah mempertahankan ketentuan yang berlaku, penjelasan kepada publik perlu menjawab alasan kebijakan sekaligus menanggapi tuntutan agar kebutuhan perempuan lebih terjangkau.
Jika pemerintah mempertimbangkan perubahan, langkah itu perlu memperhitungkan dampaknya terhadap aturan pajak dan pihak-pihak yang terdampak.
Faozan menekankan pentingnya pemetaan risiko eksternal dan keselarasan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan. Dalam polemik PPN pembalut, dua hal itu menuntut pemerintah mempertemukan kepastian aturan dengan aspirasi serikat buruh serta desakan dari anggota DPR.
Ketentuan yang dikonfirmasi DJP merujuk pada PMK Nomor 131 Tahun 2024, sedangkan tuntutan pembebasan pajak masih menjadi bagian dari perdebatan publik. Langkah pemerintah selanjutnya akan menentukan apakah kebijakan tetap berjalan dengan penjelasan yang lebih luas atau kembali dibahas untuk menjawab desakan tersebut.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.